Sri Widya Astuti, 8111411221 (2016) TANGGUNG JAWAB PERBUATAN MELAWAN HUKUM PELAKU USAHA PENJUAL SMARTPHONE TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF Download (1MB) | Preview

Abstract

Kepemilikan smartphone menjadi trend baru dalam masyarakat. Menurut salah satu konter handphone yang berlokasi di Jalan Kaligarang Kota Semarang peredaran smartphone supercopy masih bisa ditemukan di Kota Semarang, namun pelaku usaha tidak sepenuhnya mematuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Mengapa pelaku usaha penjual smartphone supercopy harus bertanggungjawab atas produk smartphone supercopy yang dijualnya pada konsumen; 2) Bagaimana tanggung jawab penjual smartphone supercopy terhadap produk smartphone supercopy yang dijualnya pada konsumen; 3)Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dari produk smartphone supercopy yang dibelinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Tolok ukur validitas data dalam penilitian ini menggunakan metode triangulasi sumber. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pelaku usaha tidak mengerti mengenai kewajibannya untuk bertanggung jawab pada konsumen 2) Tanggung jawab pelaku usaha difokuskan pada perbuatan melawan hukum pelaku usaha dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. 3) pemerintah masih belum memperhatikan secara serius mengenai peredaran smartphone supercopy di Kota Semarang. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 1) pelaku usaha penjual smartphone supercopy harus bertanggungjawab atas atas produk yang dijualnya kepada konsumen adalah atas dasar adanya perjanjian jual beli; 2) pelaku usaha belum sepenuhnya menaati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha penjual smartphone supercopy terhadap konsumen masih terbatas. Pelaku usaha tidak memberikan informasi lengkap dan kerusakan smartphonesupercopy yang berat menjadi tanggung jawab pembeli sendiri hal tersebut tidak sesuai dengan garansi yang disepakati; 3) Tidak adanya pengawasan secara khusus terhadap peredaran smartphone supercopy di Kota Semarang. Tidak ada badan khusus yang menangani peredaran smartphone supercopy di Kota Semarang. Saran yang penulis berikan bagi produsen dan konsumen adalah dengan tidak menjual dan membeli smartphone supercopy, sedangkan bagi pemerintah harus mengadakan pengawasan secara khusus terhadap smartphone supercopy.

Actions (login required)

View Item