Tio Aditya Isnanto, 3301411053 (2016) Implementasi Peraturan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 212 Tentang Retribusi Jasa umum di Kota Semarang. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (Implementasi Peraturan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 212 Tentang Retribusi Jasa umum di Kota Semarang) Download (22MB) | Preview

Abstract

Retribusi merupakam salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Semarang mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang. Sejauhmana implementasi peraturan tersebut ditegakan di Kota Semarang menjadi dasar penelitian ini dengan bertumpu pada permasalahan: (1) bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang, khususnya parker tepi jalan umum?,(2) apa saja faktor penghambat yang dihadapi serta solusi yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaran retribusi jasa umum di Kota Semarang, khususnya parker tepi jalan umum?, (3) bagaimana kontribusi dari penyelenggaraan retribusi jasa umum di Kota Seamarang terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang dari sector parker tepi jalan umum? Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Bidang Perparkiran Kota Semarang dan tempat-tempat yang dijadikan sebagai area parkir tepi jalan umum seperti di jl.Pandanaran, simpang lima, jl.Pahlawan, jl.Mh.Thamrin, dan jl.Pemuda. Subjek penelitian adalah Kabid Perparkiran,Kepala Parkir Umum dan Khusus, Kepala pengawasan dan Pengendalian,Staf/bendahara Parkir, Staf Amdal, dan Koordinator Perparkiran tepi jalan umum di lapangan. Metode pengumpulan data yang dugunakan dalam penelitia ini antara lain wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan trianguasi dan teknik analisis data menggunakan metode interaktif fungsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Perda 2 tahun 2012 belum mencapai hasil yang maksimal,. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak masyarakat dan para juru parkir dilapangan belum memahami aturan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012. Misalnya, masih banyak ditemukan kendaraan yang diparkir tidak pada tempatnya masih banyaknya para juru parkir yang tidak mempunyai surat ijin penyelenggaraan parkir, maraknya para juru parkir yang memaksakan melakukan perparkiran yang lebih dari berjajar satu lapis, pengenaan tarif parkir yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Perda serta tidak tercapainya target PAD dari sector parker tepi jalan umum. Terdapat 5 (lima) faktor penghambat implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2012 di Kota Semarang yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sikap para juru parkir dilapangan, masih maraknya juru parkir liar, sanksi yang diterapkan terlalu ringan dan kurangnya Personil dari Dishubkominfo Bid. Pegawasan dan Pegedalian. Solusi yang ditempuh Pemerintah daerah dalam mengurangi pelanggaran perda adalah melakukan sosialisasi perda secara berkesinambungan, memasang papan-papan informasi berkaitan dengan Perda Nomor 2 tahun 2012, melakukan pengawasan dan pengendalian secara rutin, bekerja sama dengan Kepolisian dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Saran penelitian: (1) perlunya meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum para pengguna jasa parkir dan para juru parkir tepi jalan umum; (2) perlunya meningkatkan patroli dan pengawasan rutin serta mempertegas sanksi (pemmberian denda maksimal) pelanggaran aturan terhadap oknum-oknum yang melanggar; (3) peningkatan kerja sama dengan Kepolisian; (4) perlunya pembinaan yang intensif kepada juru parkir tentang peraturan perparkiran tepi jalan umum; (5) mulai menerapkan sistim parkir berlangganan, sistim parkir berlangganan akan lebih menguntungkan bagi masyarakat dan Pemerintah, selain lebih murah, pungutan liat saat parkir tidak lagi terjadi dan menekan angka parkir liar.

Actions (login required)

View Item