Fardani Azhar , 8111411002 (2016) PELAKSANAAN PENGHAPUSAN (ROYA) JAMINAN FIDUSIA SETELAH PEMBERLAKUAN SISTEM FIDUSIA ONLINE DI KOTA SEMARANG (Studi di Kantor Notaris dan PPAT Kota Semarang, Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jawa Tengah ). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PENGHAPUSAN (ROYA) JAMINAN FIDUSIA SETELAH PEMBERLAKUAN SISTEM FIDUSIA ONLINE DI KOTA SEMARANG (Studi di Kantor Notaris dan PPAT Kota Semarang, Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jawa Tengah ) ) - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Ketentuan mengenai penghapusan jaminan fidusia tercantum dalam pasal 16 dan 17 PP 21 Tahun 2015 disebutkan bahwa benda yang didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM melalui online wajib dilakukan penghapusan. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi debitur maupun kreditur. Namun dilapangan masih banyak pihak debitur maupun kreditur yang tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia sehingga akan menimbulkan masalah ketika debitur akan menjaminkan kembali barang atau objek jaminannya sebagai jaminan fidusia karena dalam UUJF tidak diperbolehkan adanya fidusia ulang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana kendala dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia di kantor Notaris kota Semarang dan kantor Wilayah Kemenkum HAM Jawa Tengah setelah pemberlakuan sistem fidusia online. 2) Bagaimana akibat hukumnya apabila jaminan fidusia tidak dihapus (Roya). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, dengan sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan di Kemenkum HAM Jawa Tengah, 5 (Lima) Notaris yang daerah kerjanya di kota Semarang, debitur Aliman dan Tasrudin kemudian data yang diperoleh divaliditas untuk selanjutnya dilakukan analisa data. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia online di Kota Semarang yaitu meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tidak adanya kesadaran dan kepedulian dari pihak kreditur maupun debitur untuk meroya jaminannya, ketidaksesuaian antara peraturan dan pelaksanaan dilapangan, adanya pembebanan biaya penghapusan yang dilakukan oleh notaris, kurangnya pengawasan Kemenkum HAM, tidak adanya sanksi yang mengikat dalam penghapusan jaminan fidusia dan ketidaktahuan debitur mengenai penghapusan jaminan fidusia. Sedangkan faktor eksternal meliputi sering terjadinya gangguan server, tidak adanya menu perbaikan sertifikat fidusia di web.ahu.go.id dan akibat hukum jika tidak dilakukan penghapusan fidusia yaitu debitur tidak bisa menjaminkan kembali barang atau objek jaminannya sebagai jaminan fidusia dan jika terjadi fidusia ulang yang disengaja oleh debitur sebelum pelunasan kredit maka debitur bisa dikenakan ancaman pidana penjara 1 tahun dan paling lama 5 (lima) tahun penjara, denda Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Actions (login required)

View Item