Ummi Mufarrikhah , 8111411197 (2015) DISPARITAS PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANAPENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA)(Studi Putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013). Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang dilakukan oleh satu, dua atau lebih pelaku yang dilakukan dengan merusak, bersekutu dan dilakukan pada malam hari. Tindak pidana pencurian saat ini tidak hanya dilakukan oleh warga sipil tapi juga dilakukan oleh anggota TNI. Dari uraian tersebut yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu : (1) Bagaimanakah Disparitas pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh TNI dalam Putusan No.34-K/PM.II- 10/AD/VI/2013?, (2) Apakah dasar pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan besarnya hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anggota TNI dalam Putusan No.34-K/PM.II- 10/AD/VI/2013?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu KUHP, KUHPM, KUHAP, Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI, serta melakukan wawancara dengan hakim militer di pengadilan militer II-10 Semarang dan pakar hukum pidana dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Disparitas pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melibatkan anggota TNI dalam Putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013 yaitu terletak pada peranannya masing-masing terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut. (2) Dasar pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan Putusan No.34-K/PM.II- 10/AD/VI/2013 adalah dengan mempertimbangkan yang bersifat yurids dan nonyurisid. Saran yang dapat diberikan penulis adalah seorang hakim harus lebih cermat dalam menjtuhkan pidana kepada para terdakwa dan juga harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan, baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item