Vinda Pratiwi , 8111411101 (2015) PELAKSANAAN PERMA (PERATURAN MAHKAMAH AGUNG) NO.2 TAHUN 2012 DI KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG .

Preview

PDF - Published Version Download (614kB) | Preview

Abstract

Pengaturan perubahan KUHP saat ini sudah banyak yang dirubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Seperti dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP, sudah diubah dengan Perpu No.16 Tahun 1960, dan Perpu No.18 Tahun 1960. Semenjak itu pembaharuan hukum pidana pada pasal KUHP belum lagi diperbaharui. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No.2 Tahun 2012 guna menyesuaikan batasan tindak pidana ringan dan jumlah nominal denda. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat dua permasalahan pokok, yaitu bagaimana pengaruh PERMA No.2 Tahun 2012 di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam memperlakukan pelaku tindak pidana ringan, dan bagaimana pengaturan perubahan denda yang sesuai untuk diterapkan dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi pustaka dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan fokus penelitian pada Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PERMA No.2 Tahun 2012 belum diterapkan oleh pihak Kepolisian. Oleh karena itu tindak pidana yang tidak tergolong sebagai tindak pidana ringan dikenakan penahanan. Permintaan untuk disegerakan pengesahan konsep KUHP dijadikan solusi terbaik yang tidak hanya berdampak pada penetapan pidana denda saja, melainkan keseluruhan hukum pidana materiil. Berdasarkan hasil pembahasan peneliti bahwasanya PERMA No.2 Tahun 2012 belum mengikat aparat penegak hukum secara menyeluruh, meskipun telah diadakan Nota Kesepakatan antara MAHKUMJAKPOL. Upaya pemerintah dalam menjaga keterpaduan kebijakan sosial dengan pembangunan nasional, salah satunya dengan rancangan RUU KUHP, yang mengatur pidana denda dengan metode kategorisasi. Hal tersebut digunakan untuk menjadikan pengaturan pidana denda lebih fleksibel dalam menghadapi perkembangan perekonomian negara. Sehingga RUU KUHP dalam menghadapi perubahan nominal denda dikemudian hari tidak harus merevaluasi secara keseluruhan, melainkan hanya terfokus pada Buku II RUU KUHP

Actions (login required)

View Item