DESI SETIAWATI , 8111411051 (2015) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 (Studi Kasus di Kota Semarang). Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG .

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, namun demikian tidak sedikit warga negara asing (WNA) melakukan pelanggaran terkait keimigrasian di Indonesia salah satunya melanggar batas waktu izin tinggal (overstay). Pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di Indonesia dilakukan dengan 2 tahap, yaitu pemeriksaan data administratif dan pengawasan di lapangan. Dalam penelitian ini meneliti mengenai 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap orang asing yang melanggar izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang? 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar izin tinggal (overstay) di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar izin tinggal (overstay) di Kota Semarang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan cara melakukan pengawasan kelengkapan administratif warga negara asing (WNA) yang akan masuk wilayah Indonesia khususnya Semarang, dan memberikan tindakan administratif kepada yang melanggar izin tinggal yaitu membayar biaya beban. Syarat memperoleh izin tinggal yaitu orang asing memiliki paspor dan visa yang masih berlaku dan tidak termasuk dalam daftar penangkalan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yaitu pertama faktor pendukung, Kantor Imigrasi Kelas I Semarang bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia, Polrestabes Semarang beserta jajarannya, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Semarang serta partisipasi masyarakat serta aktifnya penjamin dalam mempertanggung jawabkan keberadaan dan kegiatan warga negara asing (WNA), kedua faktor penghambat yaitu jarak tempuh yang jauh untuk menjangkau seluruh wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, dan jumlah tim penegak hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yang kurang memadai. Oleh karena itu Kantor Imigrasi Kelas I Semarang perlu menambah sumber daya manusia (SDM) dengan membentuk dan melatih Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka penindakan orang asing. Kantor Imigrasi Kelas x I Semarang perlu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan warga negara asing (WNA) dan tindakan operasi intelijen

Actions (login required)

View Item