IDA NURKASANAH , 8111411012 (2015) PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUAT DI HADAPANNYA (STUDI TERHADAP NOTARIS DI KOTA SEMARANG). Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

abatan Notaris merupakan jabatan umum yang dikehendaki oleh peraturan perundang – undangan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai bukti tertulis yang sah baik dibuat oleh Notaris maupun dibuat di hadapan Notaris. Akan tetapi dalam menjalankan jabatannya, Notaris seringkali dipanggil untuk menjadi saksi bahkan tersangka terkait dengan akta otentik sehingga dipandang perlu adanya penelitian terkait dengan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat di hadapannya (Studi Terhadap Notaris di Kota Semarang). Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang menggunakan metode penelitian dengan mengkaji dan meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu melakukan penelitian menggunakan metode wawancara terhadap Notaris di Kota Semarang yang diambil secara acak serta penelitian ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang untuk mendapatkan data pendukung. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada Tahun 2014 sampai dengan 2015 Notaris yang dipanggil ke pengadilan melalui Majelis Pengawas Daerah hanya untuk diminta keterangan terkait dengan akta yang diterbitkan atau sebagai saksi dalam persidangan bukan sebagai tersangka atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Terlepas dari hal tersebut tanggung jawab Notaris adalah dari awal dimana para pihak menghadap dengan tujuan membuat akta otentik baik Notaris sebagai notulen dan konsultan hukum hingga akta yang dikehendaki terbit dan tanggug jawab Notaris terhadap akta tersebut mengikuti Notaris tanpa batas sampai terpenuhinya prestasi atas akta tersebut. Akibat hukum terkait dengan terbuktinya akta yang menjadi sengketa dalam persidangan maka status otentik akta dapat didegradasi oleh hakim menjadi akta di bawah tangan yang hanya memiliki kekuatan di bawah tangan atau dibatalkan oleh putusan pengadilan. Berdasarkan hal demikian maka Notaris harus lebih berhati – hati dalam melakukan pelayanan terhadap kehendak para pihak yang menghendaki adanya akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris. Selain itu harus ada kesadaran hukum bagi setiap masyarakat terkait dengan akta otentik serta peningkatan pengawasan dan kepastian hukum untuk Notaris serta sanksi – sanksi yang tegas untuk dapat terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Actions (login required)

View Item