FAIKAR AUFA, 8111411265 (2015) SINERGITAS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI UNIT PELAKSANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Preview

PDF Download (2MB) | Preview

Abstract

Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Gubernur Nomor: 414.2/131/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan ini menjadi landasan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Masalah yang dikaji, meliputi: (1) Bagaimana sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah?; (2) Bagaimana kendala sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah?. Konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: (1) Negara Hukum dan Demokrasi; (2) Good Governance; (3) Otonomi Daerah; dan (4) Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Proses pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi dengan analisis data, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil menunjukkan sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui koordinasi dan pengendalian program Satuan Kerja Perangkat Daerah. Koordinasi berupa pemberian arahan terkait sektor dan wilayah di Jawa Tengah yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan, sedangkan pengendalian melalui monitoring dan evaluasi oleh Tim Monitoring yang terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Kendala sinergitas, antara lain: (1) kehadiran anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sering bergantiganti; (2) frekuensi rapat yang masih kurang dikarenakan kesibukkan masingmasing perangkat daerah; dan (3) ketersediaan data masyarakat miskin yang berbeda antara satu instansi dengan instansi lainnya. Simpulan: (1) Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana belum menunjukkan hasil yang optimal, terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah; (2) Kendala sinergitas, yaitu koordinasi yang masih lemah, dan dukungan data masyarakat miskin yang belum terpadu. Saran dianjurkan supaya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tergabung dalam forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan lebih meningkatkan kapasitas, integritas dan kinerja secara lebih optimal dan terpadu serta penyamaan persepsi, baik mengenai definisi/ pengertian, indikator maupun profil kemiskinan.

Actions (login required)

View Item