ERWIN EKA SEPTIYANI , 3301409120 (2013) PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN MELALUI PENDIDIKAN KESETARAAN KEJAR PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO TAHUN 2013. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN MELALUI PENDIDIKAN KESETARAAN KEJAR PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO TAHUN 2013) - Published Version Download (2MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi awal mengenai pembinaan anak didik pemasyarakatan di bidang pendidikan. Anak didik pemasyarakatan yang notabene adalah pelaku tindak kriminal tetap mendapatkan hak-haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak, salah satunya dengan mengikuti pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan pembinaan dalam pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1.) bagaimana pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Tahun 2013, 2.) kendala apa saja yang terdapat dalam pembinaan anak didik pemasyarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo, 3.) bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pembinaan anak didik pemasyarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di jl. P. Diponegoro No 36 A, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Fokus penelitian adalah pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan dan pelaksanaan pendidikan kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, paket C pada anak didik pemasyarakatan. Alat dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang meliputi pendidikan kesetaraan program kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Anak didik pemasyarakatan yang mengikuti pendidikan kejar paket ini berjumlah 97 orang yang dibagi ke dalam 5 kelas. Proses pembelajaran dilaksanakan setiap Hari Senin-Jumat pukul 08.00-11.30 dengan mendatangkan pengajar yang sebagian besar berasal dari luar LAPAS. Kurikulum yang digunakan adalah sama dengan sekolah formal yaitu KTSP, namun dalam penyampaian pengajaran disesuaikan dengan kondisi anak didik pemasyarakatan yang notabene mereka adalah pelaku tindak kejahatan. Kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak melalui pendidikan kesetaraan ini yaitu masih kurangnya minat belajar anak didik pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan yang sulit untuk dikondisikan ketika pembelajaran, tingkat kehadiran pengajar yang tidak sesuai dengan standar kehadiran. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu lebih meningkatkan hubunga kerja sama dengan Dinas P dan K Kabupaten Purworejo dan instansi-instansi lain serta meningkatkan kerja sama dengan pengajar supaya memberikan metode-metode pengajaran yang tepat guna. Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C sudah berjalan cukup baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Bimpas dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Saran penulis agar Dalam memberikan pembinaan terhadap anak-anak yang menjalani pidana hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus agar lebih jelas dan terperinci.

Actions (login required)

View Item