Didit Shela N D, 3301409083 (2013) KONFLIK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DESA CANGKRING KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2001-2006). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (KONFLIK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DESA CANGKRING KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2001-2006)) - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Munculnya konflik BPD dengan Kepala Desa di Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogantahun 2001-2006 dipicu oleh hasil Pilkades tahun 1998, yang melahirkan tiga kubu dalam pemerintahan desa. Dua kubu yang paling dominan adalah kubu A dan kubu B. Kubu A yang terdiri dari Kepala Desa dan pendukungnya, sedangkan kubu B terdiri dari beberapa perangkat desa dan BPD. Konflik BPD dengan Kepala Desa dimulai dengan masuknya orang-orang kubu B (lawan kubu Kepala Desa) dalam organisasi BPD. Sehingga menjadikan pelaksanaan pembangunan desa tahun 2001-2006 berjalan kurang maksimal.Tujuan penelitian ini adalah (1)Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik BPD dengan Kepala Desadi Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogantahun 2001-2006, (2)Mengetahui konflik BPD dengan Kepala Desadi Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogantahun 2001-2006, (3)Mengetahui upaya Pemerintah Desa yang selama ini telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik BPD dengan Kepala Desa di Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2001-2006. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.Fokus penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya konflik BPD dengan Kepala Desadi Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogantahun 2001-2006, terjadinya konflik BPD dengan Kepala Desa diDesa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2001-2006, upaya pemerintah desa dalam menyelesaikan Konflik BPD dengan Kepala Desadi Desa Cangkring tahun 2001-2006.Sumber data primer dalam penelitian ini adalahBPD, Perangkat Desa, Kepala Desa tahun 2001, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri.Sumber data sekundernya adalahdokumentasi dan buku, arsip dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.Untuk mendapatkan validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai teknik pemeriksaan data. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan bersifat deskriptif analisis yang dilakukan dengan 4 tahap, yaitu (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya konflik BPD dengan Kepala Desa adalah antara BPD dan Kepala Desa lebih mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok, sisa kompetisi Pilkades 1998, persepsi BPD dan Kepala Desa atas kinerja masing-masing dalam Pemerintahan Desa.Konflik antara BPD dengan Kepala Desa terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pelaksanaan APB-Desa yang di dalamnya terdapat ketidakcocokan tujuan antara rencana anggaran pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan desa. Awal munculnya konflik BPD dengan Kepala Desa di Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2001-2006 di karenakan antara BPD maupun Kepala Desa bukan merupakan satu kubu/kelompok, sehingga dalam pemerintahan banyak timbul perbedaan pendapat/paham. BPD selalu mencari kelemahan Kepala Desa, akhirnya BPD berhasil menjatuhkan Kepala Desa dengan ditemukannya 14 temuanketidaksesuaian anggaran pembangunan dengan pelaksanaannya. Konflik tersebut tidak sampai kontak fisik tetapi hanya berupa perdebatan/pertentangan hebat. Konflik tersebut berakibat positif dan negatif, akibat positifnya ditemukan penyalahgunaan anggaran pembangunan yang dilakukan Kepala Desa tahun 1998 oleh BPD, meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan desa, sedangkan akibat negatifnya adalah pemerintahan desa yang tidak kondusif (antara perangkat-perangkat desa kurang kerjasama, komunikasi) dan kurang maksimalnya pelaksanaan program kerja tahun 2001-2006 khususnya dalam hal pemabangunan fisik.Upaya penyelesaian konflik tersebut dilakukan oleh BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pemerintah Desa. Dari pihak BPD dengan cara kompromi yaitu mendekati dan mengajak berunding bersama walaupun hal tersebut tidak diindahkan oleh Kepala Desa. Upaya penyelesaian dari Kepala Desa dengan cara menghindar yaitu berusaha mengurangi intensitas bertemu/bertatap muka, sedangkan Perangkat Desa dengan cara obliging yaitu menyatukan keduanya agar dapat membicarakan masalah dengan baik. Upaya Pemerintah Desa atas akibat konflik tersebut dengan mengadakan audit dan melimpahkan masalah tersebut ke Pemerintah Daerah melalui Inspektorat Kabupaten. Upaya dalam mengembalikan temuan dengan melelang bengkok pensiunan Kepala Desa tahun 1998.

Actions (login required)

View Item