Yuni Wulandari, 3301409046 (2013) DUALISME KEPEMIMPINAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI DESA ADATKARANGPANINGAL KECAMATAN TAMBAKSARI KABUPATEN CIAMIS. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (DUALISME KEPEMIMPINAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI DESA ADATKARANGPANINGAL KECAMATAN TAMBAKSARI KABUPATEN CIAMIS) - Published Version Download (3MB) | Preview

Abstract

Kampung Kuta dinilai mampu mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dalam praktek kepemimpinan adatnya sampai saat modern ini. Peran kepemimpinan adat di Kampung Kuta sangatlah dominan dalam memainkan peranan dalam kehidupan adatnya. Kepemimpinan dalam masyarakat adat di Kampung Kuta dipegang oleh dewan adat yaitu kepala adat, kuncen, dan sesepuh lembur, selain itu ada kepemimpinan formal yang dipegang oleh kepala desa dan perangkatnya. Setiap pemimpin membawa pengaruh masing-masing terhadap kehidupan bermasyarakat di Kampung Kuta. Pemimpin adat di Kampung Kuta melegitimasikan kekuasaan mereka melalui apa yang disebut amanah karuhun. Kekuasaan para pemimpin adat sebagai pemimpin informal lebih mendominasi daripada pemerintah desa sebagai pemimpin formal. Kekuasaan kuncen sangat dominan dalam pengelolaan hutan. Desa sebagai pemimpin formal berhak mengelola hutan tersebut, dikarenakan hutan tersebut milik negara, tetapi disisi lain kuncen telah memiliki kewenangan yang diturunkan secara turun temurun untuk mengelola hutan tersebut. Perumusan masalah ini adalah: (1) bagaimana dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, (2) bagaimana dampak yang terjadi akibat adanya dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) latar belakang dan proses pengelolaan hutan yang dilakukan oleh dualisme kepemimpinan di Kampung Kuta, (2) dampak yang terjadi dalam bidang ekonomi, lingkungan, psikologis dan sosial dengan adanya dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Kampung Kuta. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah adanya dualisme kepemimpinan masyarakat adat di Kampung Kuta dilatarbelakangi oleh : (1) budaya adat, (2) kearifan lokal, (3)sejarah Kampung Kuta, (4) adanya Kesepakatan antara dewan adat dengan pihak pemimpin formal. Pengaruh pemimpin informal di Kampung Kuta lebih besar daripada pemimpin formal. Peranan sosial pemimpin informal terlihat dalam memberikan pengaruh berupa sugesti, larangan, atau berbuat sesuatu. Kepemimpinan formal di Kampung Kuta menghormati adanya aturan adat di Kampung Kuta sehingga dalam pengelolaan hutan dilakukan oleh kuncen dan kepala desa yang saling bekerja sama. Masyarakat memperhatikan budaya yang diwarisi para leluhur dalam mengelola hutan. Dalam mengelola hutan masyarakat Kampung Kuta dipengaruhi oleh nilai-nilai dan pola-pola kebudayaan yang dimilikinya. Dualisme kepemimpinan yang terjadi mengakibatkan tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat lebih besar kepada pemerintahan informal yang dipegang oleh dewan adat, daripada kepercayaan terhadap pemerintah formal (pemerintahan desa). Selain itu dampak dualisme seringkali menimbulkan konflik antara kepala desa dan kuncen. Konflik terjadi dominasi kekuasaan kuncen dalam mengelola hutan tidak dapat diganggu gugat karena berkaitan dengan aturan adat. Saran yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut: (1) dalam pelaksanaan dualisme kepemimpinan antara pemimpin formal dengan pemimpin informal di Kampung Kuta sebaiknya melakukan program rutin yang dilaksanakan untuk mengadakan musyawarah bersama antara pemerintah informal dengan pemerintah formal yaitu membahas berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Kampung Kuta, (2) dalam pengelolaan hutan, sebaiknya ada transparansi pemasukan yang diterima kuncen dari para penziarah, sehingga hasil dari pengelolaan hutan dapat diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak dan hasilnya dapat dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat Kampung Kuta. Dengan adanya transparansi pemasukan yang jelas, diharapkan dapat mengurangi kecemburuan sosial dan konflik yang terjadi antara masing-masing pemimpin di Kampung Kuta.

Actions (login required)

View Item