Fajar Tri Kuncoro , 3211409006 (2013) STUDI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN PUHPELEM KAB PASCA PEMEKARAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG KABUPATEN WONOGIRI WILAYAH TAHUN 2002. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (STUDI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN PUHPELEM KAB PASCA PEMEKARAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG KABUPATEN WONOGIRI WILAYAH TAHUN 2002) - Published Version Download (2MB) | Preview

Abstract

Pelayanan publik termasuk pula pelayanan KK/KTP yang prima, merupakan ekspektasi masyarakat pelanggan pelayanan tersebut, terlebih pada daerah otonom baru hasil pemekaran wilayah. Namun, masih dijumpai permasalahan kualitas pelayanan publik yang masih rendah. Sistem dan prosedur yang berbelit-belit serta kelambanan sumberdaya manusia dalam melayani masyarakat menjadi sorotan tersendiri terhadap pemerintahan daerah otonom baru. Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik berupa pelayanan KK/KTP pasca pemekaran wilayah, (2) mengetahui tingkat kinerja pelayanan KK/KTP pasca pemekaran wilayah, dan (3) mengetahui indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KK/KTP pasca pemekaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dengan umur lebih dari 17 tahun yang pernah mengurus KK/KTP di Kecamatan Puhpelem. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik acak sederhana sejumlah 150 responden. Pengukuran aksesibilitas dilakukan dengan membandingkan unsur jarak, waktu, dan biaya tempuh untuk menuju daerah induk dan daerah otonom baru. Penilaian kinerja pelayanan dilakukan dengan metode silang responden yaitu penilaian antar teman sejawat untuk selanjutnya dianalisis dengan analisis domain dan analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Data diambil dengan melakukan pengukuran fisik dan menggunakan kuesioner panduan wawancara dan angket. Hasil penelitian menunjukkan tingkat aksesibilitas terhadap pelayanan KK/KTP mengalami penghematan baik dari segi jarak, waktu, maupun biaya tempuh. Itu artinya tujuan pemekaran untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tercapai. Tingkat kinerja pelayanan menunjukkan hal yang positif di mana secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Indeks kepuasan masyarakat menunjukkan nilai IKM sebesar 73,5 yang artinya memiliki mutu pelayanan dengan nilai B dan kinerja pelayanan yang baik. Diharapkan, dari segi akses terhadap pelayanan publik, pemda setempat melakukan fasilitasi perbaikan infrastruktur jalan yang sudah mulai rusak. Kinerja pelayanan yang sudah baik untuk dipertahankan, dan yang masih kurang seyogyanya dilakukan peningkatan kualitas pelayanannya. Masyarakat setempat sebagai pengguna pelayanan jika ada keluhan dan kritikan untuk tidak sungkan melaporkannya demi kualitas pelayanan yang lebih baik.

Actions (login required)

View Item