NOVALINA PUTRI PRATITA , 8111409159 (2013) RELEVANSI UU NO. 56 (Prp) TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS LAHAN PERTANIAN TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (RELEVANSI UU NO. 56 (Prp) TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS LAHAN PERTANIAN TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG) Download (1MB) | Preview

Abstract

Indonesia sebagai negara agraris dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, sehingga tanah pertanian adalah modal utama bagi seorang petani. Pemerintah menyusun suatu undang – undang yang berkaitan dengan penetapan luas tanah pertanian yakni UU No. 56 (Prp) Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian. Pasal 8 menyebutkan bahwa setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar. Jika dilihat dari perkembangan penduduk yang semakin pesat tentu luas lahan pertanian 2 hektar semakin sulit didapat. Disatu sisi undang–undang ini sampai sekarang masih berlaku dan belum ada perubahan sama sekali yang berarti peraturan ini masih harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah UU No. 56 (Prp) Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian masih relevan dengan kepemilikan tanah pertanian di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi relevansi tersebut dan kendala yang dihadapi serta upaya apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan UU No. 56 (Prp) Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan gambaran dan data yang seteliti mungkin mengenai segala hal yang berkaitan dengan relevansi UU No. 56 (Prp) Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian terhadap kepemilikan tanah pertanian di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Metode pendekatannya yuridis sosiologis. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui observasi yakni mengamati letak dan lokasi tanah pertanian dan wawancara pada Kantor Pertanahan (Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah), Kecamatan Gunungpati (Seksi Pemerintahan) dan diambil 3 sample Kelurahan yakni Kelurahan Gunungpati, Kelurahan Sumurejo dan Kelurahan Cepoko (Lurah atau Sekretaris Kelurahan) dan responden dari setiap kelurahan diambil seorang. Data sekunder diperoleh dari data monografi kecamatan dan kelurahan, publikasi Kecamatan Gunungpati Dalam Angka serta buku literatur mengenai UU No. 56 (Prp) Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 56 (Prp) Tahun 1960 sudah tidak relevan jika dikaitkan dengan kondisi kepemilikan tanah pertanian di Kecamatan Gunungpati karena berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yang cepat dan ketersediaan tanah yang semakin terbatas kemudian

Actions (login required)

View Item