Nailiz Zulfa, 8111409156 (2013) TANGGUNG JAWAB RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK (RPSA) SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA DI KOTA SEMARANG (studi di RPSA Pelangi Kota Semarang). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (TANGGUNG JAWAB RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK (RPSA) SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA DI KOTA SEMARANG (studi di RPSA Pelangi Kota Semarang)) Download (614kB) | Preview

Abstract

Salah satu yayasan sosial di Kota Semarang yang menampung anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi. Dalam Pasal 365 KUH Perdata disebutkan jika suatu yayasan atau lembaga amal yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama dapat menjadi wali atas penunjukan dari Hakim atau kemauannya sendiri. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Tanggung jawab RPSA sebagai wali terhadap anak asuhnya. (2) Hambatan yang dialami RPSA dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai wali terhadap anak asuhnya. Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawab dari RPSA sebagai wali terhadap anak asuhnya. (2) Mengetahui hambatan yang dialami oleh RPSA dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai wali terhadap anak asuhnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian yaitu di Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang dan Yayasan Is Shofa Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi. Sumber data meliputi: (1) data primer, (2) data sekunder. Teknik Pengumpulan data meliputi : (1) wawancara, (2) observasi, (3) Kepustakaan. Keabsahan data yang digunakan adalah dengan Analisis Interaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perwalian dalam sebuah yayasan tidak dapat dilakukan dengan maksimal oleh para pengurusnya, karena faktor biaya dan proses yang rumit. Namun pengurus tetap bertanggung jawab terhadap apa saja yang terjadi pada anak asuhnya, meskipun tidak diwalikan dimuka hukum. Simpulan dari penelitian ini yaitu karena keterbatasan biaya dan proses yang sangat rumit maka tidak semua anak dapat diwalikan oleh yayasan. Namun dalam pelaksanaan tanggung jawab pengurus melakukannya dengan semaksimal mungkin dengan biaya seadanya. Saran dari penelitian ini yaitu bagi pembuat Undang-Undang sebaiknya dibuat aturan khusus yang mengatur tentang perwalian. Para pengurus RPSA hendaknya lebih meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak demi kesejahteraan anak binaannya. Untuk anak binaan yayasan diharapkan mereka dapat mentaati peraturan dari yayasan dan menghormati para pengurus yayasan.

Actions (login required)

View Item