Misbakhul Munir , 3401406031 (2011) Peranan Organisasi Perempuan Dalam Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Publik di Kabupaten pemalang (Studi Kasus di PC Muslimat NU Kabupaten Pemalang). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (Peranan Organisasi Perempuan Dalam Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Publik di Kabupaten pemalang (Studi Kasus di PC Muslimat NU Kabupaten Pemalang).) - Submitted Version Download (519kB)

Abstract

Setiap tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik harus melibatkan berbagai elemen, baik itu legislatif, eksekutif, ataupun masyarakat itu sendiri agar setiap kebijakan publik yang dikeluarkan tidak bias terhadap kepentingan masyarakat itu. Muslimat NU sebagai organisasi perempuan ikut berperan mempengaruhi setiap tahapan dalam pembuatan kebijakan publik di Kabupaten Pemalang. Tujuannya adalah agar kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah nantinya dapat mengakomodasi kebutuhan kaum perempuan yang selama ini masih bias akan kepentingan perempuan. Permasalahan dalam penelitian ini mencakupi : (1) bagaimana Muslimat NU ikut berperan dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik di Kabupaten Pemalang. (2) faktor-faktor apa saja yang menghambat partisipasi Muslimat NU sebagai organisasi perempuan dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik di Kabupaten Pemalang. Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui bagaimana Muslimat NU ikut berperan dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik di Kabupaten Pemalang. (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat partisipasi Muslimat NU sebagai organisasi perempuan dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik di Kabupaten Pemalang. hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi khasanah ilmu pengetahuan terutama jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai pola pendidikan moral. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Pemalang. Fokus penelitian ini adalah peran Muslimat NU dan faktor-faktor yang menghambat peran Muslimat NU dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik di Kabupaten Pemalang. Sumber data penelitian ini adalah Pengurus PC Muslimat NU Kabupaten Pemalang yang terdiri dari Ketua dan Anggotanya. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa buku, arsip, dan dokumen resmi dari PC Muslimat NU Kabupaten Pemalang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pedoman quesioner, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Muslimat NU dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik di Kabupaten Pemalang dilakukan dari tahapan yang paling awal yaitu agenda setting, formulasi dan regulasi kebijakan, dan yang paling terakhir adalah evaluasi kebijakan. Dalam tahapan agenda setting Muslimat NU memainkan perannya dengan menyerukan dan mengeluarkan isu-isu strategis untuk menarik perhatian pemerintah agar isu yang dikeluarkan menjadi agenda pemerintah. Kemudian pada tahapan formulasi dan regulasi Muslimat NU berusaha mencari dukungan politik agar isu yang dikeluarkan tersebut dapat diformulasikan menjadi suatu kebijakan ataupun program dari pemerintah. Selanjutnya. Terakhir dalam tahapan evaluasi kebijakan, Muslimat NU melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang belum sesuai dengan tujuan dari program dan kebijakan tersebut. Semua peran pada tiap tahapan dilakukan melalui musrenbang dan aktif dalam pemilu maupun pemilukada serta dengan menggalang dukungan politik dari partai politik. faktor penghambat dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik adalah masalah dana dan belum adanya kader dari Muslimat NU yang duduk dalam kursi anggota legislatif di Kabupaten Pemalang, untuk mengatasi hambatan tersebut agar peran Muslimat NU dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik lebih maksimal maka Muslimat NU memanfaatkan kedekatan relasinya dengan salah satu partai politik dan dengan menjalankan program pelayanan dan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengangkat Muslimat NU menjadi organisasi besar di Pemalang yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar dalam pembuatan kebijakan publik. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa peran Muslimat NU dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik di Kabupaten Pemalang dilakukan dari tahapan agenda setting, formulasi dan regulasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Semua peran dilakukan melalui Musrenbang, berpartisipasi aktif dalam pemilu dan pemilukada serta dengan mencari dukungan politik dari partai politk. Faktor yang menghambat peran Muslimat NU dalam perannya mempengaruhi pembuatan kebijakan publik adalah belum adanya kader Muslimat NU yang duduk di kursi parlemen maupun dalam pemerintahan serta masalah dana yang dapat mengganggu kelancaran setiap aktifitas Muslimat NU dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik di Kabupaten Pemalang. Saran yang diajukan kepada PC Muslimat NU Kabupaten Pemalang agar perannya dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik di Kabupaten Pemalang lebih maksimal adalah harus lebih aktif lagi dalam melakukan kegiatan pelatihan kepemimpinan dan pendidikan politik baik yang diadakan oleh partai politik maupun dari Muslimat NU itu sendiri serta menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah, anggota legislatif maupun dengan organisasi perempuan lain agar tercipta suatu sinergis gerakan perempuan di parlemen maupun diluar parlemen

Actions (login required)

View Item