Ganesa Adi Nugraha, 8111409078 (2013) EKSISTENSI PIDANA TAMBAHAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada Kejaksaan Negeri Semarang). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (EKSISTENSI PIDANA TAMBAHAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada Kejaksaan Negeri Semarang)) Download (3MB) | Preview

Abstract

Berkembangnya korupsi hingga saat ini sangat merugikan berbagai pihak. Bahkan korupsi sudah merajalela di megara-negara yang ada di dunia. Di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi bahkan dilakukan oleh aparatur negara yang harusnya bertugas mengelola aset negara. Salah satu cara mengembalikan harta negara yang hilang yaitu dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Bagaimana pengaruh yang timbul dengan adanya eksekusi pidana tambahan yang dilaksanakan oleh jaksa bagi pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang? Bagaimana proses perampasan harta benda bagi pelaku tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Semarang? Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam pelaksanaan pidana tambahan masih banyak mendapat kendala karena hasil korupsi yang sudah digunakan harus dilacak dan jika memang ditemukan akan ditindak dengan undang-undang pencucian uang atau money laundry. Untuk pelaku yang sudah tidak memiliki harta maupun kekayaan, dan masih belum sanggup membayar uang pengganti, maka setinggi-tingginya sama dengan pidana badan. Dalam pemberian pidana tambahan, hakim dapat menjatuhkan pembayaran uang pengganti maupun tidak, hal ini ditimbang berdasarkan kemampuan dari terpidana untuk melakukan pembayaran uang pengganti. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan nasional dan sanksi yang kurang tegas dalam menangani kasus korupsi mengakibatkan kenaikan jumlah perkara korupsi. Untuk mencegah terjadinya tunggakan uang pengganti perlu dilakukan pendataan dan penyitaan harta benda milik tersangka secara dini yaitu sejak dilakukan penyidikan.

Actions (login required)

View Item