Pradika Yezi Anggoro, 8111409048 (2013) IMPLEMENTASI REGULASI JAMINAN SOSIAL TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA MISKIN DI KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (IMPLEMENTASI REGULASI JAMINAN SOSIAL TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA MISKIN DI KOTA SEMARANG) Download (681kB) | Preview

Abstract

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwasetiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.Dalam realita yang ada sering kali terdapat masalah kesenjangan dalam pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan/atau tidak mampu dengan warga mampu. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk regulasi jaminan sosial terhadap pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Kota Semarang . (2) Bagaimana implementasi regulasi jaminan sosial terhadap pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Kota Semarang. (3) Bagaimana hambatan dalam implementasi regulasi jaminan sosial terhadap pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Kota Semarang. Tujuan penelitian ini agar mengetahui bentuk, implementasi, dan hambatan dalam regulasi jaminan sosial terhadap pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data peneltitian ini adalah (a) Wawancara Petugas Dinas Kesehatan Kota Semarang dan warga miskin pengguna layanan jamkesmaskot. (b) Studi kepustakaan dari buku-buku dan artikel-artikel ilmiah mengenai hukum kesehatan.Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan tahapan telaah data, reduksi data, penyusunan satuan, keabsahan data dan kesimpulan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi jaminan sosial terhadap pelayanan kesehatan bagi warga miskin di wilayah Kota Semarang adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2009. Implementasi dari regulasi tersebut diwujudkan dalam program jaminan kesehatan masyarakat Kota Semarang, yang dirasakan oleh masyarakat miskin sangat bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi dirinya. Hambatan yang dialami oleh pihak pemberi pelayanan kesehatan maupun warga miskin secara umum mengenai proses administrasi yang dianggap cukup rumit. Saran penulis seharusnya adanya pembaharuan peraturan daerah Kota Semarang secara khusus sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga miskin. Perlu adanya sosialisasi secara intensif terkait proses-proses administrasi penggunaan layanan jamkesmaskot mengingat sumber daya manusia kaum miskin masih rendah.

Actions (login required)

View Item