Tegar Khaerul Huda, 8150408167 (2013) PENERAPAN ASAS PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTER PAYS PRINCIPLE) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (PENERAPAN ASAS PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTER PAYS PRINCIPLE) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI KOTA SEMARANG) Download (6MB) | Preview

Abstract

Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, merumuskan asas pencemar membayar (polluter pays principle) bukan hanya sebagai upaya preventif namun juga represif bagi penegakan hukum lingkungan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimanakah penerapan asas pencemar membayar dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan di Kota Semarang, Bagaimana cara perhitungan ganti rugi yang digunakan, efektifitas pelaksanaan asas pencemar membayar di Kota Semarang. Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan asas pencemar membayar, ketentuan penghitungan ganti rugi lingkungan, efektifitas pelaksanaan asas pencemar membayar di Kota Semarang. Manfaat penelitian ditujukan sebagai masukan, kritik, maupun evaluasi penerapan asas pencemar membayar di Kota Semarang. Mendasari penelitian skripsi ini disajikan konsep dan teori penegakan hukum oleh Joseph Goldstein dan Robert Siedman, konsep pencemar membayar, teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto, juga peraturan perundangan, buku-buku serta jurnal ilmiah yang mendukung teori penerapan asas pencemar membayar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, yang mengacu pada peraturan hukum yang ada, serta melihat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dalam penerapan asas pencemar membayar. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis yaitu menganalisa serta mengolah data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini mencakup semua permasalahan mengenai penerapan asas pencemar membayar dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukan penerapan asas pencemar membayar telah dilaksanakan dalam hal pencemar melaksanakan ganti rugi terhadap individu menggunakan harga yang berlaku di pasar, pencemar melakukan tindakan tertentu dan pemulihan fungsi lingkungan. Penghitungan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup belum digunakan. Penerapan asas pencemar membayar di Kota Semarang dinilai cukup efektif dalam menangani masalah pencemaran lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya belum digunakan secara keseluruhan sehingga masih ada beberapa pencemaran terulang yang masih terjadi. Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan asas pencemar membayar di luar pengadilan di Kota Semarang belum berjalan pada seluruh sengketa lingkungan di Kota Semarang karena beberapa faktor. Saran yang dapat diberikan penerapan asas pencemar membayar sebaiknya dapat dilaksanakan dalam setiap sengketa lingkungan sebagai efek jera bagi para pencemar khususnya dalam menerapkan ganti rugi lingkungan, Perlu peningkatan koordinasi antar penegak hukum dan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

Actions (login required)

View Item