Zahra Amelia Riadini, 8150408127 (2013) MODEL KAWAL IMBANG (CHECK AND BALANCES) SEBAGAI POLA HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DI KOTA SALATIGA (Tinjauan Sosiologis-Yuridis Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ). Under Graduates thesis, Univarsitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (MODEL KAWAL IMBANG (CHECK AND BALANCES) SEBAGAI POLA HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DI KOTA SALATIGA (Tinjauan Sosiologis-Yuridis Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 )) Download (1MB) | Preview

Abstract

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa: “Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Maka fokus masalah yang diteliti meliputi: (1) Bagaimana eksistensi eksekutif dalam sistem pemerintahan daerah di Kota Salatiga; (2) Bagaimana eksistensi legislatif dalam sistem pemerintahan daerah di Kota Salatiga; (3) Seperti apa model check and balances dalam tata hubungan kelembagaan daerah antara eksekutif dan legislatif di Kota Salatiga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan eksistensi eksekutif dan legislatif serta menemukan model check and balances dalam tata kelembagaan daerah antara eksekutif dan legislatif di Kota Salatiga. Literatur yang digunakan untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian ini adalah Teori Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan Negara, Teori Check and Balances, Teori Desentralisasi. Penelitian ini menggunakan deskripsif kualitatif dengan jenis pendekatan yuridis sosiologis. Lokus penelitian Pemerintahan Kota Salatiga dan Setting penelitian diarahkan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Salatiga dengan pertimbangan bahwa praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pemkot & DPRD). Pengumpulan data menggunakan bahan hukum seperti UUD 1945, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2009, PP No. 38 Tahun 2007, PP No.6 Tahun 2008, dan menggunakan literatur berupa buku, kamus, jurnal dan makalah yang mempunyai relevan dengan masalah yang diteliti serta menggunakan wawancara langsung dengan informan. Validitas data menggunakan teknik trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding data itu, tujuannya adalah agar keabsahan data dari hasil dan simpulan bisa diperoleh peneliti sesuai dengan jenis penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Salatiga dapat dilihat mekanisme check and balancesnya antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian perlu menerapkan pola kepemimpinan yang demokratif dan peningkatan kompetensi anggota legislatif daerah agar mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat guna mewujudkan Good Governance.

Actions (login required)

View Item