Yuliana, 8111409044 (2013) MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI WARGA MISKIN DI KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, Univarsitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI WARGA MISKIN DI KOTA SEMARANG) Download (568kB) | Preview

Abstract

Pendidikan merupakan hak setiap orang. Sesuai dengan UUD tahun 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2) setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Maka dari itulah pemerintah mempunyai kebijakan-kebijakan dalam pendidikan dan berkewajiban bertanggung jawab atas kebijakan dari pendidikan tersebut terumata bagi warga miskin di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan mengetahui kebijakan, tanggung jawab dan pemeberian akses pendidikan bagi Warga Miskin di Kota Semarang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai Bagaimanakah model kebijakan Pemerintah Kota Semarang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin? Bagaimanakah tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin? dan Apakah yang menjadi hambatan Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang? Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling, dengan jenis sampling yaitu purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian di Dinas Pendidikan Kota Semarang Pemerintah Kota Semarang Memiliki 2 Kebijakan untuk pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang yaitu uang pengganti SPP dan Beasiswa untuk warga miskin di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang. Tanggung Jawab tersebut berdasarkan tiga pilar pendidikan yaitu peningkatan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, dan yang terakhir akuntabilitas dan citra publik. Akan tetapi masyarakat masih belum merasakan Akses Kebijakan Pendidikan bagi warga miskin secara merata dan masyarakat baru sedikit merasakan tanggung jawab kota semarang dalam pendidikan terkait tanggung jawab tersebut. Penulis dapat member saran bahwa Pemerintah Kota Semarang lebih bekerja keras lagi dalam pemerataan akses pendidikan dan memberi edukasi kepada masyarakat miskin di Kota Semarang bahwa pendidikan itu sangatlah penting bagi siapapun tanpa terkecuali.

Actions (login required)

View Item