Faroidlillahi Kamala, , 8150408003 (2012) Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Microsoft Word (. Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang) - Published Version Download (15kB)

Abstract

Pembentukan Peraturan Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mekanisme penyelenggaraan pembentukan peraturan daerah baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota mengacu pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimanakah pembentukan peraturan daerah (Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota) pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan mengapa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjamin terbentuknya Hukum yang Demokratis dan Responsif. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan mengambil setting lokasi pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara dan observasi terhadap aparat atau pejabat yang berwenang dalam pembentukan peraturan daerah (legal drafter). Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif melalui kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan daerah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda. Penyusunan Raperda disertai Naskah Akademik. Raperda dari DPRD yang dikoordinasikan oleh Balegda dan/atau dari Kepala Daerah yang dikoordinasikan oleh Biro/Bagian Hukum dibahas melalui dua tingkat pembicaraan, setelah Raperda siap untuk diundangkan dalam Lembaran Daerah kemudian Perda disebarluaskan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. Proses pembentukan peraturan daerah melibatkan partisipasi masyarakat, hal ini bertujuan supaya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mencapai terbentuknya hukum yang demokratis dan responsif berdasarkan cita hukum Negara Indonesia. Rekomendasi atau saran kepada Pembentuk Perda hendaknya dalam pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami. Pembentuk Perda harus memaksimalkan dalam Pembentukan Naskah Akademik yang memadai, sehingga Perda tidak mudah direvisi.

Actions (login required)

View Item