Agustina Banjarnahor,, 8150408180 (2012) Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Microsoft Word (Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang). ) - Published Version Download (15kB)

Abstract

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen (pasal 1 angka 11 UUPK). BPSK dibentuk untuk menjalankan amanat pasal 45 UUPK yang mengatakan bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan pengadilan umum”. Untuk itu di tiap daerah tingkat II atau kabupaten atau kota dibentuk BPSK dan salah satunya adalah BPSK dikota Semarang. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Semarang, (2) Bagaimanakah pelaksanaan putusan BPSK Kota Semarang, (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Putusan di BPSK Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah (1) metode wawancara, (3) dokumentasi, (4) penelitian kepustakaan. Teknik pengolahan keabsahan data menggunakan Triangulasi. Metode analisis data yaitu dengan (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah: (1). Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Kota Semarang berjalan berdasarkan prinsip penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK yaitu prinsip cepat, murah dan sederhana. (2) Pelaksanaan putusan BPSK sebagai hasil penyelesaian sengketa konsumen pada dasarnya selalu dijalankan secara sukarela oleh para pihak tetapi masih ada juga putusan yang tidak dapat terlaksanakan ataupun menggantung di BPSK Kota Semarang karena pada dasarnya putusan BPSK bukan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. (3).Faktor-faktor yang mempengaruhi didalam pelaksanaan putusan adalah faktor tidak adanya kesepakatan dan untuk beritikad baik dari para pihak untuk melaksanakan putusan dan faktor kendala yuridis dimana masih kurangnya undang-undang sebagai payung hukumnya. Simpulan penelitian ini adalah (1). Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Kota Semarang berjalan secara cepat, murah dan sederhana. (2) Pelaksanaan putusan BPSK sebagian dijalankan secara sukarela oleh para pihak tetapi masih ada juga putusan yang tidak dapat terlaksanakan ataupun menggantung di BPSK Kota Semarang karena tidak memiliki kekuatan eksekutorial. (3). Faktor-faktor yang mempengaruhi didalam pelaksanaan putusan adalah tidak adanya kesepakatan dan itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan putusan dan kendala yuridis. Saran dalam penelitian ini adalah (1).Perlunya dilakukan revisi Undang Undang Perlindungan Konsumen terhadap pasal-pasal yang bertentangan dan pengaturan petunjuk yang bersifat teksnis. (2). BPSK Kota Semarang perlu melakukan sosialisasi terkait BPSK secara terus menerus dan lebih meningkatkan kinerja dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Actions (login required)

View Item