Eri Setiyaningsih,, 8150408164 (2012) Studi Tentang Peran Subbidang Pengembangan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dalam Analisa Serta Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Pengkoordinasian Program Legislasi Daerah. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Microsoft Word (Studi Tentang Peran Subbidang Pengembangan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dalam Analisa Serta Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Pengkoordinasian Program Legislasi Daerah) - Published Version Download (14kB)

Abstract

Peran Subbidang Pengembangan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah berdasar pada Pasal 49 Ayat (1) Permenkumham Republik Indonesia Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 mengenai tugas Subbidang Pengembangan Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dalam melakukan analisis serta evaluasi peraturan perundang-undangan daerah, maupun pengkoordinasian program legislasi daerah. Bagaimana penguatan peran Subbidang Pengembangan Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dalam melakukan analisis serta evaluasi peraturan perundang-undangan daerah, maupun pengkoordinasian program legislasi daerah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait Peran Subbidang Pengembangan Hukum dalam menganalisa dan mengevaluasi Peraturan perundang-undangan adalah fasilitasi harmonisasi Perda Tahun 2011 yang dilaksanakan dalam 36 kegiatan, dengan mendatangkan narasumber Eko Sabar Prihatin, S.H, M.S dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dengan melibatkan perancang perundang-undangan (legal drafters), dimana saat ini Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah memiliki 5 orang legal drafters. Terkait Pengkoordinasian Program Legislasi Daerah adalah dengan adanya inventarisasi dan rapat koordinasi. Prolegda Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berjumlah 288 buah, yaitu Raperda 132 buah dan Perda 156 buah Rekomendasi atau saran yang ditawarkan peneliti untuk Pemerintah harus tegas dalam merumuskan Peraturan Perundang-Undangan tentang kerjasama antara Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dengan instansi terkait tata cara penyusunan Raperda. Untuk Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah agar lebih lagi dalam melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan menambah jumlah legal drafters. Untuk masyarakat, lebih berpartisipasi dalam memberi masukan secara lisan dan tertulis dalam pembentukan Perundang-Undangan agar terselenggara pemerintahan yang baik.

Actions (login required)

View Item