Nur Ikhyana, 8150408014 (2012) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Studi Yuridis Terhadap Pasal 56 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Microsoft Word (Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Studi Yuridis Terhadap Pasal 56 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008) - Published Version Download (32kB)

Abstract

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 mengacu pada UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. UU No 12 Tahun 2008. Undang-undang ini merupakan perubahan kedua atas UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam hal ini kepala daerah tingkat kabupaten tidak lagi dipilih oleh DPRD, tetapi melalui pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta mengandung makna demokratis Rumusan masalah dalam skripsi ini telah dikemukakan mengenai bagaimana pelaksanaan proses sosialisasi, adanya jenis kasus pelanggaran yang terjadi, dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 dengan menggunakan teori demokrasi, teori penegakan hukum, serta teori hukum renponsif yang dinilai sangat cocok dengan penelitian ini. Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dua metode yang digunakan untuk menyimpulkan data, yaitu dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi dengan teknik Triangulasi. Teknik ini merupakan teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau membandingkan data agar data yang diperoleh menjadi data yang valid. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 memiliki tingkat patisipasi yang cukup atau sedang dan dalam pelaksanaanya juga dapat berjalan secara demokratis. Akan tetapi tujuan hukum adanya pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batang tahun 2011 belum tercapai. Hal ini terkait dengan penegakan hukum yang tidak mungkin secara total enforscement atau full enforcement dan berlakunya hukum responsif diKabupaten Batang. Rekomendasi atau saran yang ditawarkan peneliti meliputi proses sosialisasi, pengawasan, dan perhitungan rekapitulasi hasil surat suara Kepala Daerah Kabupaten Batanguntuk kedepanya agar lebih baik dan memuaskan masyarakat Kabupaten Batang sehingga tidak terjadi sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah.

Actions (login required)

View Item