Dian Rizqi Pratiwi, 3450406517 (2011) Peran Panitia Pengadaan Tanah Dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol Kanci-Pejagan Di Kabupaten Cirebon Dan Brebes. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Microsoft Word (Peran Panitia Pengadaan Tanah Dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol Kanci-Pejagan Di Kabupaten Cirebon Dan Brebes) - Published Version Download (41kB)

Abstract

Kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan saat ini memanglah sangat penting, dikarenakan tanah Negara yang tersedia juga sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembebasan hak atas tanah mereka dalam pembangunan kepentingan umum seperti yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam pembebasan hak atas tanah itu sendiri adanya peran penting dari panitia pengadaan tanah yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang susunan dan tugas panitia pemeriksaan tanah. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu 1). Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak mau untuk melepaskan hak atas tanahnya dalam proyek pembangunan jalan tol Kanci-Pejagan di Kabupaten Cirebon dan Brebes, 2). Bagaimana peran panitia pengadaan tanah dalam menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak mau untuk melepaskan hak atas tanahnya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak mau untuk melepaskan hak atas tanahnya dan peran panitia pengadaan tanah dalam menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak mau untuk melepaskan hak atas tanahnya dalam proyek pembangunan jalan tol Kanci-Pejagan di Kabupaten Cirebon- Brebes. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu secara yuridis ditelaah peraturan perihal pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah, sedangkan dari sudut sosiologisnya mencari keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan kasus dan segala akibat hukumnya. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh: Tol kanci-Pejagan merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa, panjang jalan tol kanci-pejagan ini sendiri 35 km. Ruas jalan tol Kanci-Losari pada wilayah kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat, di kabupaten Cirebon itu sendiri melewati 9 (sembilan) kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) desa. 1) Faktor-faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak mau untuk melepaskan hak atas tanahnya dalam proyek pembangunan jalan tol Kanci-Pejagan di Kabupaten Cirebon dan Brebes adalah masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan tanah menuntut harga ganti rugi yang tinggi bahkan melebihi nilai harga pasaran dan atau/ harga secara umum apalagi bagi warga yang letak tanahnya strategis. Dan permasalahan perbedaan mengenai ukuran, batas, luas yang terjadi antara data yuridis dengan apa yang telah terjadi dengan kenyataannya. 2) Peran Panitia Pengadaan Tanah dalam menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak mau untuk melepaskan hak atas tanahnya adalah panitia pengadaan tanah mengadakan penyuluhan mengenai pembangunan proyek jalan tol tersebut, serta melakukan pendekatan dan musyawarah kepada masyarakat yang tidak mau melepaskan hak atas tanahnya untuk tercapainya kesepakatan antara panitia pengadaan tanah dengan masyarakat. Simpulan 1) Faktor-faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak mau untuk melepaskan hak atas tanahnya dalam proyek pembangunan jalan tol Kanci-Pejagan di Kabupaten Cirebon dan Brebes adalah mengenai ketidakcocokan harga ganti rugi, antara pemilik tanah (masyarakat) dan pihak yang membutuhkan tanah (panitia pengadaan tanah). Serta perbedaan data sebagaimana tertera pada sertifikat dengan kenyataannya. 2) Peran Panitia Pengadaan Tanah dalam menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak mau untuk melepaskan hak atas tanahnya adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan tentang manfaat pembangunan proyek jalan tol ini, serta melakukan musyawarah untuk tercapainya kesepakatan mengenai harga ganti rugi yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah. Saran-saran 1) Disarankan untuk penyuluhan lebih menyeluruh kepada masyarakat selaku pemilik hak atas tanah dalam bentuk sosialisasi tentang tujuan maupun manfaat pelaksanaan pengadaan tanah. 2) Pada saat diadakannya musyawarah dalam memberikan harga ganti rugi, alangkah baiknya beberapa keluhan dari masyarakat selaku pemilik hak atas tanah dapat ditampung untuk diperhitungkan. 3) Masyarakat diharapkan dapat ikut berperan aktif dalam proses pelepasan hak atas tanah. 4) Untuk instansi yang memerlukan tanah, dalam menentukan nilai ganti kerugian tidak hanya melihat pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) karena jika hanya melihat pada NJOP tersebut, nilai harga tanah taksirannya rendah. Oleh karena itu, nilai ganti kerugian tanah bisa dilihat sesuai dengan letak tanah dan/atau tingkat kesuburan tanah tersebut.

Actions (login required)

View Item