Diantri.Wahyuni,, 7250308008 (2012) Sistem Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Pelaksana Konsuil Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (Sistem Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Pelaksana Konsuil Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta) - Published Version Download (107kB) | Preview

Abstract

Sistem akuntasi nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang. Dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis. Namun demikian, dalam praktik entitas nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk, sehingga sering kali sulit dibedakan dengan entitas bisnis pada umumnya. Pada beberapa bentuk entitas nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan, entitas tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang, dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah saat dan kepastian aliran kas masuk menjadi ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan keuangan entitas nirlaba tersebut. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem penyusunan laporan keuangan nirlaba pada Badan Pelaksana Konsuil sudah sesuai dengan PSAK 45 apa belum dalam penggunaan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Untuk mengetahui sistem penyusunan laporan keuangan Konsuil Jateng dan DIY. Penelitian menggunakan metode pengumpulan data, seperti observasi dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek kajian. Dokumentasi penelitian dengan cara mengumpulkan semua catatan dan dokumen yang dimiliki konsuil yang berupa laporan keuangan. Penelitian yang dicapai dalam sistem penyusunan laporan keuangan pada badan pelaksana Konsuil yaitu meliputi (a) laporan posisi keuangan, (b) laporan aktivitas, (c) laporan arus kas, (d) dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Aktivitas sektor publik berbeda dengan sektor swasta, sehingga diperlukan sistem pelaporan keuangan yang berbeda pula dengan kespesifikan sektor yang bersangkutan. Tujuan utama laporan keuangan sektor publik adalah untuk pertanggunjawaban (akuntabilitas) dan manajerial. Beban informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan pemerintah lebih berat karena menyangkut faktor-faktor hukum, ekonomi, sosial dan politik. Fungsi-fungsi terkait pada Badan Pelaksana Konsuil Jawa Tengah dan DIY untuk sistem penyusunan laporan Keuangan nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sistem penyusunan laporan keuangan nirlaba sudah dilaksanakan dengan baik dan memenuhi standar PSAK.

Actions (login required)

View Item