Anis.Susanti,, 7250308007 (2012) Mekanisme Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan PPN dan PPnBM pada DINPERINDAG Provinsi Jawa Tengah. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (Mekanisme Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan PPN dan PPnBM pada DINPERINDAG Provinsi Jawa Tengah) - Published Version Download (226kB) | Preview

Abstract

Dalam Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporannya, PPN dan PPnBM mengenal 2 prinsip yaitu; prinsip tempat asal dan prinsip tempat tujuan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Sedangkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pungutan tambahan disamping PPN. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1) Berapa besarnya tarif pajak yang digunakan untuk menghitung PPN dan PPnBM? 2) Bagaimana Mekanisme Pemungutan, Penyetoran, Pelapoaran PPN dan PPnBM pada DINPERINDAG Provinsi Jawa Tengah Selaku Bendaharawan Pemerintah? Lokasi kajian dalam penelitian ini adalah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang beralamatkan di Jalan Pahlawan No.4 Semarang. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara (interview) dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh antara lain : 1) Untuk mengetahui besarnya tarif pajak yang digunakan untuk menghitung PPN dan PPnBM. 2) Untuk mengetahui Mekanisme Pemungutan, Penyetoran, Pelapoaran PPN dan PPnBM pada DINPERINDAG Provinsi Jawa Tengah Selaku Bendaharawan Pemerintah Dari Hasil dapat diambil kesimpulan bahwa 1) Penyetoran pajak dilakukan melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh PKP Rekanan. 2) Untuk melaporkan PPN dan PPnBM yang telah dipungut oleh bendaharawan digunakan surat pelaporan khusus yaitu SPT 1107 PUT. 3) DINPERINDAG Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan semua kegiatan keuangan maupaun pajaknya dalam mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM dilaksanakan secara disentralisasi manual Mekanisme pemungutan, penyetoran, pelaporan PPN dan PPnBM pada DINPERINDAG Provinsi Jawa Tengah Sebaiknya 1) Tidak menggunakan peraturan tersendiri agar pajak yang dipungut relevan, melainkan harus memperhatikan peraturan peundang-undangan terbaru yang berlaku di dalam pemungutan PPN dan PPnBM.2) Desentralisasi manual sebaiknya diganti dengan basis teknologi elektronik untuk mempercepat dan mempermudah proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pada Dinas Perindustian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah agar memperkecil terjadinya kesalahan dalam mekanisme pemungutan, penyetoran, pelaporan PPN dan PPnBM. 3) Meningkatkan pemahaman dan penguasaan pekerjaan pegawai DINPERINDAG agar lebih mampu menguasai peraturan perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item