Sunawar Sukowati, 3450405566 (2011) PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KE LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Propinsi Jawa teng. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KE LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Propinsi Jawa teng) - Published Version Download (629kB) | Preview

Abstract

Sukowati, Sunawar. 2011. Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2004 (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Propinsi Jawa Tengah), Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Drs. Sartono Sahlan, M.H, Tri Sulistiyono, S.H,. M.H Upaya yang merupakan alternatif untuk mengatasi pengangguran dan kelangkaan kesempatan kerja adalah dengan menempatkan tenaga kerja ke luar negeri. Penempatan jasa tenaga kerja ke luar negeri dengan mekanisme yang sudah diatur baik melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER-19/MEN/V/2006 tentang pelaksanaan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dianggap sebagai salah satu upaya efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan kerja yang sama bagi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri menimbulkan masalah, sebab tenaga kerja tidak memiliki perlindungan ketika tenaga tersebut mendapatkan masalah di negara tempat tenaga kerja bekerja. Perlunya peran serta dari masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan ke luar negeri. Sehubungan dengan perencanaan kebutuhan tenaga kerja ke luar negeri perlu digambarkan bahwa kondisi saat ini penempatan tenaga kerja ke luar negeri masih didominasi tenaga kerja di sektor informal, khususnya pinata laksana rumah tangga (PLRT) sering juga disebut tenaga kerja wanita (TKW). Tetapi, pengiriman TKI ke luar negeri tersebut tidaklah memberikan sumbangan yang sedikit bagi negara. Rumusan masalah yang kemudian menjadi fokus kajian adalah berkaitan dengan (1)Bagaimana perlindungan hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri menurut peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Jawa Tengah. (2) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3 TKI) Provinsi Jawa Tengah untuk melindungi TKI ke Luar Negeri. (3) Upaya-upaya apa yang dilakukan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Jawa Tengah untuk melindungi TKI ke Luar Negeri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum bidang ketenagakerjaan yang menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis-jenis data yang berisi data sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian memperoleh dan pembahasan dalam Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2004 (Studi Pada Balai pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Propinsi Jawa Tengah) yang menjalankan fungsi adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Hasil penelitian memproleh simpulan sebagai berikut: (1) Perlindungan hukum atas hak-hak TKI dalam bekerja belum berjalan dengan baik, kurangnya pengarahan tentang arti hukum bagi para TKI, hal ini mempersulit para TKI dan menghilangkan rasa aman bagi TKI sewaktu di luar negeri. (2) Kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TKI adalah adanya kesalahan yang dilakukan oleh TKI, yaitu tidak melaporkan permasalahannya pada pemerintah Indonesia ditempat TKI bekerja, pendidikan yang dimiliki TKI masih rendah. (3) BP3TKI berupaya mengadakan bursa kerja TKI ini diharapkan dapat menjadi wahana komunikasi antara pencari kerja dan perusahaan penyalur TKI. Usaha ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang berakibat kerugian saat penempatan dan penyaluran TKI. Rekomendasi yang diberikan penelitian ini adalah TKI yang sedang bekerja di luar negeri, ketika sedang mengalami permasalahan dengan majikan atau pengguna jasa dalam pemenuhan hak-hak TKI, hendaknya melaporkan hal tersebut pada pemerintah Indonesia yang berada ditempat tujuan TKI bekerja. Meningkatkan pelayanan bagi calon TKI/TKI dalam para, masa atau purna kerja. Meningkatkan seleksi atau penelitian dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk kelengkapan para TKI. Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan bagi para TKI yang akan bekerja, sehingga para TKI siap untuk diterjunkan

Actions (login required)

View Item