Fauzi Amin Antono , 8111411144 (2015) TANGGUNG JAWAB ADMINISTRATIF PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL DALAM PENGELOLAAN KEPENDUDUKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG .

Preview

PDF - Published Version Download (4MB) | Preview

Abstract

Pengelolaan administrasi kependudukan di Kabupaten Tegal melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak berjalan optimal dan dapat berdampak pada pemenuhan hak sipil masyarakat atas pendidikan. Ini dikarenakan masyarakat di Kabupaten Tegal masih tidak paham arti penting dokumen kependudukan tersebut. Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Disdukcapil mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan administrasi kependudukan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Masalah yang diteliti meliputi: (1) Bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Tegal dalam pengelolaan kependudukan?; (2) Mengapa administrasi kependudukan di Kabupaten Tegal tidak berjalan optimal?; dan (3) Bagaimanakah implikasi pengelolaan administrasi kependudukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tegal terhadap pemenuhan hak atas pendidikan masyarakatnya?. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan proses pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi dan analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menarasikan data yang telah valid dengan menggunakan kalimat dalam uraian skripsi. Dalam penelitian diketahui bahwa (1) peran pemerintah daerah Kabupaten Tegal dalam pengelolaan kependudukan yaitu dengan cara memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan tersebut berupa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. (2) administrasi kependudukan di Kabupaten Tegal tidak berjalan optimal dikarenakanmasih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen, SDM pegawai Diskucapil Kab. Tegal kualitasnya rendah dan kuantitasnya masih sedikit, danfasilitas gedung dan komputer yang kurang memadai. Dan (3) implikasi pengelolaan administrasi kependudukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tegal terhadap pemenuhan hak atas pendidikan masyarakatnya yaitu implementasi kebijakan administrasi kependudukan pada daerah Kab. Tegal belum ditindaklanjuti, namun hal tersebut disiasati dengan kebijakan dari kepala sekolah dimana bagi calon siswa yang belum memiliki dokumen kependudukan bisa diterima sementara. Saran agar Disdukcapil Kab Tegal lebih meningkatkan kualitasnya dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam tertib administrasi, dan Disukcapil Kab. Tegal meningatkan koordinasi dengan instansi lain.

Actions (login required)

View Item