Saeful Hidayat, 3401408076 (2013) PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SOLO DI DESA LEMAHIRENG KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SOLO DI DESA LEMAHIRENG KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG) Download (1MB) | Preview

Abstract

Desa Lemahireng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang merupakan salah satu tempat yang tanahnya terkena proyek jalan tol. Desa dengan luas 601.750 hektar ini merupakan daerah perbukitan dengan tanah yang berbentuk ladang dan sawah. Proses pengadaan tanah untuk pembuatan jalan tol di desa ini tidak berjalan dengan baik, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Jalan tol yang seharusnya pada tahun 2012 proyek sudah bisa selesai, namun pada kenyataannya belum selesai, bahkan pembebasan tanah belum selesai. Warga setempat tampaknya belum mengerti tentang konsep fungsi sosial tanah, sehingga mereka masih sulit melepaskan tanahnya demi kepentingan umum. Dilihat dari kenyataan di lapangan, selain warga belum menjalankan konsep fungsi sosial tanah yang menyebabkan terhambatnya proses pembabasan tanah yaitu warga belum bisa menerima ganti kerugian hasil musyawarah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) bagaimana proses pembebasan tanah pada pembuatan jalan tol Semarang-Solo di Desa Lemahireng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, (2) bagaimana proses pemberian ganti kerugian pada masyarakat Desa Lemahireng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang yang tanahnya terkena proyek jalan tol Semarang-Solo, (3) bagaimana pandangan masyarakat Desa Lemahireng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang terhadap pengadaan tanah untuk pembuatan jalan tol Semarang-Solo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah: (1) proses pembebasan tanah, (2) proses ganti kerugian, (3) pandangan masyarakat terhadap pembebasan jalan tol. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Lemahireng, perangkat Desa Lemahireng, Kepala Desa dan Panitia Pengadaan Tanah. Sumber data sekundernya adalah dokumentasi dan buku yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dan dokumentasi. Untuk mendapatkan validitas data dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber sebagai teknik pemeriksaan data. Untuk mendapatkan validitas data digunakan teknik Triangulasi Sumber sebagai teknik pemeriksaan data, dengan analisis data sebagai berikut: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah di Desa Lemahireng tidak berjalan lancar. Kenyataan bahwa para warga yang terkena proyek yang belum menerima ganti kerugian menyebabkan pembuatan jalan tol menjadi terhambat. Proses pengadaan tanah mulai dari pembebasan tanah sebenarnya sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu mulai dari pembentukan P2T (Panitia Pengadaan Tanah), sosialisasi jalan tol, inventarisasi tanah bangunan dan tanaman, musyawarah, pembayaran ganti kerugian, dan pelepasan hak tanah. Pada proses pembebasan tanah di Desa Lemahireng berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, namun pada proses musyawarah terdapat beberapa warga yang belum mau menerima ganti kerugian, karena hal tersebut proses ganti kerugian terhambat. Panitia Pengadaan Tanah mengambil jalan konsinyasi untuk menyelesaiakan masalah ini, karena memang sudah ada dalam aturan yaitu dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 Pasal 37 ayat 4 diperkuat dengan keluarnya SK Gubernur no 590/0052/VI tahun 2012 yang menyatakan bahwa harga sudah tidak bisa naik lagi, maka jalur konsinyasi yang harus dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah. Secara umum pandangan masyarakat Desa Lemahireng terhadap proses pembebasan tanah berpendapat bahwa, proses pembebasan tanah berjalan dengan alot ini dibuktikan dengan belum adanya titik temu antara warga terkena proyek dengan panitia pengadaan tanah dalam menentukan harga. Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: Pemerintah dalam hal ini Panitia Pengadaan Tanah harus segera mengambil sikap tegas kepada para warga yang belum sepakat dengan ganti kerugian dengan cara pencabutan hak atas tanah. Hal ini bisa dilakukan apabila semua prosedur dalam menangani permasalahan sudah semua dilakukan namun tidak menemui titik temu. Sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria bahwa, cara memperoleh tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum yaitu penyerahan atau pelepasan hak dan pencabutan hak atas tanah.

Actions (login required)

View Item