Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Kabupaten Grobogan

Muhammad Fachrudin , 3450407026 (2011) Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Kabupaten Grobogan. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

[img]
Preview
PDF (Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Kabupaten Grobogan) - Published Version
Download (596Kb)

    Abstract

    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 202 ayat (3) mengamanatkan Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan Pegawai Negeri Sipil, secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan tentang status PNS bagi Sekdes merupakan ketentuan baru dalam dunia pemerintahan di Indonesia, tentunya harus diyakini sebagai usaha untuk memperbaiki kualitas sistem pemerintahan negara Indonesia secara umum, dan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di tingkat desa. Untuk melaksanakan amanat dari Pasal 202 tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 45 Tahun 2007). Dalam Pasal 2 PP Nomor 45 Tahun 2007 disebutkan bahwa Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini diangkat langsung menjadi PNS, apabila memenuhi persyaratan. Tulisan ini mengacu pada tiga pokok permasalahan, yaitu mengenai regulasi peraturan hukum yang mengatur, implementasi dari peraturan dan kendala yang timbul dari pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS di Kabupaten Grobogan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mengacu pada peraturan tertulis beserta implementasinya atau law in action yang berhubungan langsung dengan sisi-sisi sosiologis di masyarakat. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup permasalahan mengenai dampak yang timbul dari PP No.45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, sebagai tidak lanjut dari Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penerapanya memiliki banyak kendala baik dari sisi yuridis maupun akibat sosiologis yang ditimbulkan, sehingga dalam hal ini Pemerintah seharusnya melakukan perbaikan terhadap aturan dan pelaksanaan yang terkait dengan pengangkatan Sekretaris Desa sebagai PNS

    Item Type: Thesis (Under Graduates)
    Uncontrolled Keywords: Analisis yuridis, Status Sekretris Desa, Di Kabupaten Grobogan.
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
    Depositing User: budi santoso perpustakaan
    Date Deposited: 22 Nov 2011 19:25
    Last Modified: 25 Apr 2015 03:23

    Actions (login required)

    View Item