PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH

IRMA NUR HIDAYANI , 8111413293 (2017) PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (1239Kb)

    Abstract

    Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan mengatur mengenai berbagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan. Mediasi yang diatur dalam pasal 1 ayat (6) Peraturan MA Nomor 2003, menjelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Faktanya mediasi merupakan salah satu sarana penyelesaian sengketa pertanahan di masyarakat Kabupaten Grobogan. Problematika penelitian ini adalah 1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Sengketa Batas Tanah.2) Bagaimanakah Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Social Legal Research yang bersumber dari pengumpulan yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (wawancara). Ternik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Sengketa Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan akhir-akhir ini meningkat dengan signifikan. Data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan selama 3 tahun dari tahun 20142016 BPN Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari keberadaan Lembaga Mediasi. Faktor yang mendukung atau menyebabkan masyarakat memilih proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ini adalah dengan adanya biaya ringan, cepat, dan lebih mudah, yang paling penting dalam penyelesaian sengketa para pihak tidak sampai harus ada pertengkaran dan putusan akhir dari mediasi bersifat baik dan jelas. Saran kepada pembuat undang-undang bahwa perumusan peraturan mengenai pertanahan memerlukan perhatian khusus mengingat sengketa pertanahan masih sering terjadi sehingga dalam pelaksanaan peralihan tidak terjadi permasalahan yang nantinya akan mempersulit kedua belah pihak.

    Item Type: Thesis (Under Graduates)
    Uncontrolled Keywords: PeranPertanahan, Sengketa, Batas Tanah
    Subjects: K Law > K Law (General)
    K Law > KB Hukum
    Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
    Depositing User: Indah Tri Pujiati
    Date Deposited: 13 Mar 2018 06:30
    Last Modified: 13 Mar 2018 06:35

    Actions (login required)

    View Item