ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CARDING (STUDI KASUS DI DITRESKIRMSUS POLDA JATENG)

DEA ALAMANDA PUTRA , 8111413237 (2017) ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CARDING (STUDI KASUS DI DITRESKIRMSUS POLDA JATENG). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Abstract

Sejauh ini masyarakat sering menggunakan kartu kredit, mengingat gaya hidup yang serba cepat dan instant kartu kredit menjadi jawaban atas kebutuhan dan salah satu pilihan dalam hal alat pembayaran. Lain sisi terdapat berbagai macam bahaya dari penggunaan kartu kredit tersebut, antara lain: penyalahgunaan kartu kredit, pembobolan kartu kredit, gaya hidup konsumtif, carding, dan lainnya. Jawa tengah merupakan salah satu provinsi besar di Indonesia, terutama Semarang, Solo, Pekalongan, Tegal, yang rentan terhadap kejahatan kejahatan tersebut, banyak kasus carding yang terjadi. Untuk itu dalam skripsi ini perlu dipahami bagaimana sistem pemidanaan perlaku carding di Jawa Tengah dan bagaimana tingkat efektivitas UU ITE dalam menganggulangi tindak pidana carding di Jawa Tengah? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif danjenis penelitian yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh langsung dari Instansi terkait dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Cara pengujian validitas data dengan triangulasi data sumber. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui: (1) Sistem pemidanaan pelaku carding di Jawa Tengah menggunakan pidana pokok yaitu, Pidana penjara maksimal 10 tahun dan pidana denda maksimal 800.000.000, berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU ITE yang mengatur tentang tindak pidana dan Pasal 47 UU ITE mengenai pemidanaannya. (2) Tingkat efektivitas UU ITE dalam menanggulangi tindak pidana carding di Jawa Tengah telah efektif. Karena Relevansi UU ITE dengan kebutuhan orang yang menjadi target; Kejelasan dari rumusan UU ITE, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum; UU ITE bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitur lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur. Simpulan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa: Sistem pemidanaan pelaku tindak pidana carding di Jawa Tengah berdasarkan pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU ITE yang mengatur tentang tindak pidana sedangkan Pasal 47 UU ITE mengatur tentang pemidanaannya. Tingkat efektivitas UU ITE terhadap tindak pidana carding telah efektif. Sebaiknya dalam proses penegakan UU ITE masih perlu diadakan sosialisasi lebih yang mencakup berbagai kalangan, terutama di kalangan anak sekolah yang masih perlu pembelajaran dan masih sering penasaran melakukan hal baru dengan mencoba namun tidak mengetahui akibatnya.

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords: Analisis Yuridis; Pemidanaan Carding
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KB Hukum
Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
Depositing User: Indah Tri Pujiati
Date Deposited: 08 Mar 2018 13:22
Last Modified: 08 Mar 2018 13:22

Actions (login required)

View Item