KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI DALAM PENATAAN HIBURAN KARAOKE

Devi Tantia Putri , 3312412039 (2016) KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI DALAM PENATAAN HIBURAN KARAOKE. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (724Kb)

    Abstract

    Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Kebijakan dalam hal ini adalah penataan hiburan karaoke di kabupaten Pati yang meresahkan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kebijakan pemerintah kabupaten Pati dalam penataan hiburan karaoke (2) Bagaimana respons pengusaha dan masyarakat terhadap penataan hiburan karaoke. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Pati. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) kebijakan pemerintah Kabupaten Pati mengenai penataan tempat hiburan karaoke telah dirumuskan dalam Perda No. 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pariwisata dalam Perda tersebut mengatur mengenai penataan tempat jarak lokasi dengan warga, penataan izin mendirikan karaoke, penataan waktu operasional, penataan pengunjung karaoke (2) respons pengusaha karaoke menolak adanya kebijakan pemerintah kebupaten Pati mengenai penataan tempat hiburan karaoke diantaranya yaitu, pegawai karaoke, pemandu karaoke, namun respons masyarakat yang mendukung adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Pati dalam penataan tempat hiburan karaoke diataranya yaitu, masyarakat sekitar, pelajar, ormas NU, Aparat Polisi/ hukum, pesantren, ibu rumah tangga, satu yang menolak yaitu pengunjung karaoke. Saran, yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut: Kepada pemerintah, pemerintah harus meningkatkan dan memaksimalkan pelaksanaan Perda No. 8 tahun 2013 mengenai penataan tempat hiburan karaoke di Kabupaten Pati. Kepada Pengusaha, agar melaksanakan dan mendirikan tempat hiburan karaoke sesuai dengan kebijakan pemerintah yang diatur dalam Perda No. 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pariwisata. Kepada masyarakat, masyarakat harus lebih peduli terhadap tempat hiburan karaoke di lingkungannya jika dirasa ada tempat karaoke yang terselubung bisa langsung melaporkan. Memberi dukungan dengan cara melaporkan karaoke yang melanggar Perda untuk mendukung upaya pemerintah dalam penataan hiburan karaoke.

    Item Type: Thesis (Under Graduates)
    Uncontrolled Keywords: Kebijakan, Penataan Hiburan Karaoke
    Subjects: H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform > Public Service
    Fakultas: Fakultas Ilmu Sosial > Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1
    Depositing User: dwi perpus unnes
    Date Deposited: 21 Nov 2017 07:37
    Last Modified: 21 Nov 2017 07:37

    Actions (login required)

    View Item