PENGEMBANGAN KAPASITAS (CAPACITY BUILDING) OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SEMARANG

Fica Kusmiati , 3301412103 (2016) PENGEMBANGAN KAPASITAS (CAPACITY BUILDING) OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (692Kb)

    Abstract

    Pelayanan publik dari pemerintah merupakan pemenuhan kebutuhan terhadap masyarakat luas yang senantiasa dituntut kemampuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mampu menetapkan standar pelayanan dengan bantuan pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia. Tujuan penelitian: (1) mengidentifikasi kegiatan pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang, (2) untuk mengetahui pengembangan kapasitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang dalam melaksanakan fungsinya, (3) untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan berupa metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Informan dalam penelitian ini adalah kepala perwakilan dan asisten Ombudsman. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan pelayanan publik adalah sebagai pelaksana pengawasan pelayanan publik. Kegiatan yang dilakukan dengan metode tertutup dan terbuka dengan kegiatan investigasi sistemik, investigasi atas prakarsa sendiri (OMI) dengan metode mystery shopper dan sosialisasi. Pengembangan kapasitas Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Tengah masih sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat atau stakeholder. Pengembangan yang perlu dilakukan dengan menata kembali di masing-masing dimensi. Pengembangan kapasitas dimensi sistem dilakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 dan menambah peran Ombudsman sebagai auditor pelayanan publik. Pengembangan kapasitas dimensi organisasi diarahkan pada perbaikan struktur organisasi dengan penambahan perwakilan di kabupaten atau kota, pembuatan website resmi khusus wilayah Jawa Tengah, membuat rencana anggaran biaya sendiri dan pengadaan kantor serta penyediaan alat investigasi, ruang pertemuan, perangkat komputer dan almari arsip. Pengembangan kapasitas dimensi sumber daya manusia dilakukan dengan pengadaan pelatihan-pelatihan untuk para asisten. Saran penelitian adalah sebagai berikut: (1) bagi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah saran yang diberikan untuk jangka pendek adalah dengan pembentukan volunteer, membuat website resmi dan sms center, menambah jumlah asisten dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011. Jangka panjang dengan penambahan peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai audit pelayanan publik, pembentukan Ombudsman Perwakilan tingkat kabupaten atau kota, dengan mewajibkan setiap dinas di masing-masing kabupaten atau kota untuk membuat laporan mengenai perkembangan pelaksanaan pelayanan publik; (2) bagi pemerintah pusat maupun daerah dan juga lembaga lain yang yang diawasi oleh Ombudsman Republik Indonesia baiknya menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; (3) bagi masyarakat bertindak secara aktif melaporkan tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik ke Ombudsman.

    Item Type: Thesis (Under Graduates)
    Uncontrolled Keywords: Pengembangan Kapasitas, Ombudsman, Pengawasan, Pelayanan Publik
    Subjects: H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform > Public Service
    Fakultas: Fakultas Ilmu Sosial > Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1
    Depositing User: dwi perpus unnes
    Date Deposited: 17 Nov 2017 12:57
    Last Modified: 17 Nov 2017 12:57

    Actions (login required)

    View Item