IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 PADA ITSBAT NIKAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid Terhadap Penetapan Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd)

Nur Himmah Naela Maghfiroh , 8111412085 (2016) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 PADA ITSBAT NIKAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid Terhadap Penetapan Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

[img]
Preview
PDF (IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 PADA ITSBAT NIKAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid Terhadap Penetapan Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd)) - Submitted Version
Download (2212Kb)

    Abstract

    Itsbat Nikah adalah upaya untuk mengesahkan perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak sah secara hukum. Itsbat Nikah diatur pada Pasal 49 Ayat (2) huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Dalam prakteknya masih sering ditemui adanya permohonan Itsbat Nikah setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, salah satunya yaitu Penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd. Perumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana dasar hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor: 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd, (2) Bagaimana akibat hukum terhadap penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yurisdis empiris dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam skripsi ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumen. Metode validitas dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini yaitu, (1) Penetapan Itsbat Nikah Nomor: 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd diajukan oleh pemohon yang menikah pada 23 Juli 2000 dengan alasan pembuatan akta kelahiran anak. Selama perkawinan para pemohon dikaruniai 3 orang anak. Ada beberapa dasar pertimbangan hakim diantaranya Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang berisi “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Secara tersirat pertimbangan utamanya adalah untuk kemaslahatan ketiga anak pemohon. (2) Akibat hukum dari penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd adalah bahwa perkawinan yang terjadi pada tanggal 23 Juli 2000 menjadi sah. Sehingga memiliki akibat hukum yang berlaku surut yaitu : pertama, adanya hak dan kewajiban antara suami istri. Kedua, 3 anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapatkan haknya menjadi anak sah. Ketiga, antara suami istri maupun orangtua dan anak berhak saling mewarisi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, (1) Bahwa Hakim dalam pertimbangannya tidak hanya menggunakan Undang-Undang tetapi juga berdasarkan Ijtihad hakim yaitu dengan menggunakan teori kemaslahatan. (2) Penetapan Itsbat Nikah memberikan kepastian hukum bahwa perkawinan yang telah diitsbatkan memiliki kekuatan hukum dan diakui menjadi perkawinan yang tercatat dan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berakibat terhadap anak, harta warisan, maupun harta yg dimiliki karena berlaku surut.

    Item Type: Thesis (Under Graduates)
    Uncontrolled Keywords: Itsbat Nikah; Kemaslahatan Anak; UU No.50 Tahun 2009
    Subjects: H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman
    K Law > K Law (General)
    K Law > KB Hukum
    Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
    Depositing User: handoyo eko perpus
    Date Deposited: 03 Feb 2017 18:36
    Last Modified: 03 Feb 2017 18:36

    Actions (login required)

    View Item