PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KABUPATEN DEMAK

SUPROJO , 8111412001 (2016) PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KABUPATEN DEMAK. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

[img]
Preview
PDF (PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KABUPATEN DEMAK)
Download (2435Kb)

    Abstract

    Prostitusi merupakan tindakan menyimpang yang menyalahi nilai – nilai dan norma – norma sosial dan agama, prostitusi yang melibatkan wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) banyak dipengaruhi karena kurang kuatnya mental dalam menghadapi perubahan global masyarakat yang berubah modern, salah satu pengaruhnya antara lain dari faktor ekonomi atau tuntutan gaya hidup, di mana nilai dan norma yang ada didalam masyarakat mulai tergerus oleh zaman. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana model penegakan hukum pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Demak berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2015 Kabupaten Demak? (2) Bagaimana hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum Pekerja Seks Komersial di Kabupaten Demak? Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dan pendekatan Yuridis-Sosiologis, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian model penegakan hukum terhadap Pekerja Seks Komersial yang ada di Kabupaten Demak dilakukan dengan beberapa metode antara lain (1) Preventif penegakan hukum melalui tindakan penyuluhan terhadap Pekerja Seks (2) Non Yustisia penegakan hukum melalui tindakan Pembinaan dan Pembuatan surat pernyataan, (3) Represif penegakan hukum secara pidana. Penghambat penegakan hukum terhadap Pekerja Seks Komersial antaralain kurang dukungan masyarakat, kurang maksimal dalam penjatuhan hukuman, kurang memadainya sarana dan prasana penegakan hukum Pekerja Seks Komersial di Kabupaten Demak. Simpulan penelitian ini adalah : model penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum di Kabupaten Demak yaitu dengan cara penegakan hukum secara Preventif, Non Yustisia dan Represif. Sedangkan hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap Pekerja Seks Komersial di Kabupaten Demak meliputi kurang maksimalnya penjatuhan pidana terhadap Pekerja Seks Komersial di Kabupaten Demak dan sarana prasarana yang kurang memadai dalam upaya penanggulangan penyakit masyarakat. Saran penulis dalam penegakan hukum terhadap Pekerja Seks Komersial di Kabupaten Demak antara lain : (1) Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap Pekerja Seks Komersial harus lebih menyiapkan sarana prasarana yang memadai seperti panti rehabilitasi, (2) Penjatuhan hukuman pidana yang maksimal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak dengan hukuman dendan atau kurungan pidana

    Item Type: Thesis (Under Graduates)
    Uncontrolled Keywords: Penegakan Hukum; Pekerja Seks Komersial; Kabupaten Demak
    Subjects: H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
    K Law > K Law (General)
    Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
    Depositing User: handoyo eko perpus
    Date Deposited: 14 Nov 2016 06:15
    Last Modified: 14 Nov 2016 06:15

    Actions (login required)

    View Item