PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA HAK MANTAN ISTERI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN

Zulfan Nardadi , 8111411039 (2015) PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA HAK MANTAN ISTERI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG .

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (1206Kb)

    Abstract

    Dalam perceraian dikenal adanya hak dan kewajiban setelah perceraian. Tidak terkecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian wajib memberikan nafkah kepada mantan isteri, begitu juga Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo. Tetapi, pada kenyataannya muncul permasalahan terkait pemenuhan kewajiban setelah perceraian. Rumusan masalahterdiri dari: 1.Bagaimanakah penerapan sanksi hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan mantan istrinya setelah perceraian? 2.Apakah hambatan dan solusi dalam pelaksanaan penerapan sanksi hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan mantan istrinya setelah perceraian?Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris menggunakan data primer, sekunder melalui wawancara dan dokumentasi yang dianalisa menggunakan validitas triangulasi data. Hasil penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang mangkir dari tanggung jawabnya setelah perceraian tidak diberikan sanksi pasal 7 ayat (2) PP No 53tahun 2010 yaitu penurunan pangkat tetapi hanya diberikan mediasi oleh BKD Wonosobo. hambatan dalam penerapan sanksi tersebut adalah hambatan hukum yaitu kurang tegasnya penerapan sanksi dan non hukum yaitu lemahnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil kepada hukum. Simpulannya bahwa penerapan sanksi bagi PNS yang tidak memenuhi kewajiban terhadap mantan isteri dan anak setelah perceraian tidak secara mutlak sesuai PP No 53 tahun 2010 diberikan oleh BKD Wonosobo dikarenakan beberapa hambatan yakni hambatan hukum dan hambatan non hukum. Saran yang diberikan berupa pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipil dan peningkatan ketegasan BKD Wonosobo dalam menerapkan sanksi disiplin pegawai.

    Item Type: Thesis (Under Graduates)
    Uncontrolled Keywords: Penerapan Sanksi, Pegawai Negeri Sipil, Hak Mantan Isteri dan Anak
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
    Depositing User: rizqi mulyantara unnes
    Date Deposited: 12 Nov 2015 19:43
    Last Modified: 12 Nov 2015 19:43

    Actions (login required)

    View Item