HUBUNGAN KERJA ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DAN PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) KABUPATEN BANJARNEGARA DALAM PENYELENGGARAANPEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SESUAI UU NOMOR 42 TAHUN 2008

NUGRAHAENI KENYO PALUPI , 8111411013 (2015) HUBUNGAN KERJA ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DAN PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) KABUPATEN BANJARNEGARA DALAM PENYELENGGARAANPEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SESUAI UU NOMOR 42 TAHUN 2008. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG .

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (1418Kb)

    Abstract

    Penyelenggaraan pemilu sangatlah penting bagi negara Indonesia, hal ini disebabkan karena pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu juga merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin di Indonesia dan yang paling penting merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang bersih, jujur, adil, dan bebas dari berbagai macam bentuk campur tangan, maka dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga pengawas pemilu yaitu Bawaslu. Penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 dengan peraturan pelaksananya berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta dengan peraturan lainnya. Dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, rawan terjadi selisih paham antara KPU dan Panwaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana hubungan kerja antara KPU Kabupaten Banjarnegara dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, (2) apa saja permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Banjarnegara, serta (3) bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara terhadap permasalahan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kerja dan mendeskripsikan tindak lanjut yang dilakukan. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan proses pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi dan analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan ix cara menarasikan data yang telah valid dengan menggunakan kalimat dalam uraian skripsi. Dalam penelitian diketahui bahwa (1) Tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Banjarnegara berjalan dengan baik dengan KPU telah melaksanakan rekomendasi yang dilakukan oleh Panwaslu dan KPU juga melakukan koordinasi dengan lembaga adhoc yang terkait, meskipun pada pelaksanaan tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Banjarnegara terjadi beberapa permasalahan sampai dengan adanya PHPU dan Kabupaten Banjarnegara mengirimkan barang bukti di persidangan PHPU. (2) Berbagai permasalahan penyelenggaraan pilpres terjadi di Kabupaten Banjarnegara, masalah-masalah tersebut yaitu kekeliruan data DPT, kekurangan kelengkapan logistik, dan pelaksanaan kampanye yang tidak sesuai prosedur (3) Tindak lanjut yang dilakukan KPU dan Panwaslu terhadap permasalahan DPT yang jumlah penghitungan antara KPU dan Panwaslu berbeda yaitu dengan melakukan pendataan ulang DPT. Masalah pengadaan logistic juga mengalami kekurangan jumlah lalu diselesaikan dengan meminta tambahan kuota kelengkapan logistik kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, dan untuk permasalahan kampanye yang tidak menggunakan STTP diselesaikan dengan koordinasi yang baik antara kedua lembaga tersebut. Saran untuk KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara lebih meningkatkan koordinasi antar keduanya untuk meminimalisasi permasalahan yang terjadi pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan untuk masyarakat Kabupaten Banjarnegara agar lebih meningkatkan kesadaran hukumnya untuk suka rela mengecek data pribadinya sebagai pemilih supaya data yang diolaholeh KPU tidak ada lagi kekurangan.

    Item Type: Thesis (Under Graduates)
    Uncontrolled Keywords: Hubungan Kerja, KPU dan Panwaslu Kab. Banjarnegara, Pemilu Presiden danWakil Presiden
    Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
    K Law > K Law (General)
    Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
    Depositing User: rizqi mulyantara unnes
    Date Deposited: 12 Nov 2015 19:20
    Last Modified: 12 Nov 2015 19:20

    Actions (login required)

    View Item