PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA(STUDI WILAYAH HUKUM PN BEKASI )

Hansen Richardo, , 3450406029 (2012) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA(STUDI WILAYAH HUKUM PN BEKASI ). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Abstract

Richardo, Hansen. 2012. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA(STUDI WILAYAH HUKUM PN BEKASI )Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum, Rasdi, S.Pd., M.H. 65 halaman Penegakan hukum tindak pidana pedofilia dalam peraturan hukum di Indonesia yang sering diberlakukan untuk mengadili pelaku tindak pidana pedofilia adalah dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP, dipandang sudah tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Karena itu, dengan diberlakukannya Undang undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dan korban dari dapat berubah menjadi pelaku dikemudian hari. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pedofilia sudah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2002? (2) apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana pedofilia (UU Nomor 23 Tahun 2002)?Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui dan memahami secara jelas penegakan hukum terhadap tindak pidana pedofilia. (2) untuk mengetahui dan mencari solusi atas hambatan yang dialami dalam mengatasi tindak pidana pedofilia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitait dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dasar penelitian digunakan sebagai cara dan sebagai pedoman untuk mengadakan penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah Wilayah Hukum PN Bekasi (Polresta Bekasi, Kejari Bekasi, dan PN Bekasi). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara, pengamatan dan dokumen. Objektivitas dan keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi. Analisis data menggunakan metode analisis interaktif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Penegakan terhadap tindak pidana pedofilia sudah berjalan dengan baik, akan tetapi alangkah lebih baik lagi jika tidak ada aparat yang menggunakan KUHP untuk menjerat pelaku sebab adanya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2) Hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum yaitu a) aparat penegak hukum yang kurang terutama di Unit PPA, adanya aparat yang tidak mengetahui akan adanya UU PA. Simpulan dari penelitian ini yaitu bahwa Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pedofilia di kota Bekasi berjalan dengan baik akan tetapi tidak berjalannya azas lex spesialis derogat lex generalis ini etrgambar dari masih ada aparat yang menggunakan KUHP daripada UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Aparat penegak hukum tidak mengetahui eksistensi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menjerat para perlaku tindak pidana pedofilia. Dan masih terbatasnya personil aparat penegak hukum terutama di tingkat kepolisian Unit PPA. Saran yang diberikan Adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak kepada aparat penegak hukum. Menambah jumlah personil aparat penegak hukum khususnya pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
K Law > K Law (General)
Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
Depositing User: Hapsoro Adi Perpus
Date Deposited: 10 May 2012 22:09
Last Modified: 10 May 2012 22:09

Actions (login required)

View Item