Ali Hupron, 3450406571 (2011) PENATAAN MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. Under Graduates thesis, universitas negeri semarang.

PDF (PENATAAN MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN) Download (88kB)

Abstract

ABSTRAK Hupron, Ali. 2010. “Penataan Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian”. Program Studi Ilmu Hukum. Jurusan Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Nurul Akhmad, S.H., M.Hum. Pembimbing II: Arif Hidayat, S.H.I, M.H. Kata Kunci: manajemen, Pegawai Negeri Sipil, BKD, rekrutmen, model penataan. Penataan Manajamen Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah. Sejak era otonomi daerah dan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pelaksanaan penataan Manajemen Pegawai Negeri Sipil di daerah menjadi tanggung jawab masing-masing daerah, seperti diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana proses pelaksanaan rekrutmen PNS di BKD Kabupaten Tegal, hambatan-hambatan BKD Kabupaten Tegal dalam penataan Manajemen PNS serta model penataan Manajemen PNS di BKD Kabupaten Tegal. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini berlokasi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal. Data diperoleh dari: wawancara kepada responden dan informan, dokumentasi serta studi pustaka. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif melalui kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan rekrutmen, BKD Kabupaten Tegal masih mengalami banyak kendala dalam hal pengumuman. Hal ini terkait dengan minimnya dana yang dianggarkan untuk merekrut pegawai. Hambatan lain yang dialami BKD Kabupaten Tegal dalam penataan manajemen PNS yaitu disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai. Ketiga hambatan tersebut masih terkait dengan anggaran dana. Sedangkan untuk model penataan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal mengacu pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Rekomendasi yang ditawarkan peneliti yaitu hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal harus memberikan perhatian lebih kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal, dalam hal ini berkaitan dengan pendanaan. Dengan dana yang memadai, diharapkan pelaksanaan rekrutmen dapat berjalan lancar. Disiplin dan kesejahteraan pegawai juga dapat ditingkatkan sehingga pelayanan BKD kepada PNS di Kabupaten Tegal dapat lebih maksimal. Selain itu, PNS di BKD Kabupaten Tegal harus didorong profesionalitasnya sesuai dengan ketentuan BKD Kabupaten Tegal melalui model penataan manajemen kepegawaian yang lebih baik.

Actions (login required)

View Item