FITRI PERMATASARI, 3450406010 (2011) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DI WILAYAH POLRES BREBES. Under Graduates thesis, universitas negeri semarang.

Microsoft Word (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DI WILAYAH POLRES BREBES) Download (70kB)

Abstract

ABSTRAK Permatasari, Fitri. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Wilayah Polres Brebes. Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Drs. Herry Subondo, M. Hum. Dr. Indah Sri Utari, S.H, M. Hum. 92 halaman. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Kekerasan. Dewasa ini tindak kekerasan terhadap anak semakin hari semakin meningkat, baik itu terjadi di lingkup keluarga atau di lingkungan masyarakat pada umumnya. Pelaku dalam tindak kekerasan ini pun beragam, mulai dari orang-orang yang berada dalam lingkup keluarga itu sendiri sampai pada orang yang tidak dikenal yang melakukan kekerasan untuk kepentingan pribadinya. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang tidak hanya dilakukan oleh aparat hukum dan pemerintah, tetapi juga masyarakat agar hak-hak anak dapat dilindungi dari segala tindakan yang merugikan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Wilayah Polres Brebes?, (2) apakah kinerja Polres Brebes dalam memberikan perlindungan hukum sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Wilayah Polres Brebes, (2) untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan Polres Brebes sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosioligis. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian yaitu di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polres Brebes. Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang bersifat yuridis, yaitu perlindungan dibidang hukum publik yaitu dalam hukum pidana saja. Sumber data meliputi: (1) data primer, (2) data sekunder. Alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1)wawancara terarah, (2) observasi/pengamatan, (3)studi kepustakaan dan (4) dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan antara sumber data yang berasal dari wawancara dan sumber data dari dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di wilayah Polres Brebes adalah sebagai berikut: pemeriksaan medis bagi korban kekerasan dengan cara visum et repertum, pendampingan oleh orang tua atau wali bagi korban yang sedang diperiksa pihak kepolisian, pengamanan korban di rumah petugas atau saudara korban (karena belum adanya shelter di Brebes) serta melakukan pemantauan yang dilakukan petugas Polres sampai ke rumah korban meskipun proses penyelidikan dan penyidikan telah selesai, jika kasusnya KDRT maka kepolisian meminta izin perlindungan korban ke Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan surat perlindungan korban. Bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan lebih dominan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hal ini mengacu pada Pasal 69 Ayat (1) huruf b dibandingkan dengan konsep perlindungan anak lainnya seperti konsep perlindungan dari Utami. Kinerja Polres Brebes dalam melaksanakan perlindungan anak ini sudah sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, karena Polres Brebes menggunakan Undang-undang tersebut sebagai peraturan dasar pokok baik dalam pelaksanaan ataupun dalam pemberian sanksi selalu sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Anak tersebut, hal ini dapat dilihat dari cara penyebarluasan dan sosialisasi Undang-undang Perlindungan anak kepada masyarakat luas yang dilakukan meskipun belum rutin terjadwal, pelaksanaan pemantauan sebagai salah satu upaya pengamanan korban dan pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku tindak kekerasan terhadap anak sesuai dengan pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti pelaku tindak kekerasan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Polres Brebes juga menggunakan Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Wilayah Kepolisian Republik Indonesia, Konvensi Hak Anak sebagai aturan pendukungnya dan menggunakan asas-asas kepolisian serta prinsip-prinsip perlindungan anak untuk meningkatkan kinerjanya. Simpulan dari penelitian ini antara lain: bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Polres Brebes antara lain: pemeriksaan medis terhadap korban kekerasan dengan cara visum et repertum, pendampingan korban oleh orang tua atau wali bagi korban yang sedang diperiksa atau dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian, pemberian pengobatan gratis kepada korban yang menderita luka-luka akibat kekerasan ke Rumah Sakit atau Balai Pengobatan Polri, pengamanan korban namun karena belum ada rumah aman (shelter) di wilayah Brebes, sehingga para korban yang rumahnya jauh ditempatkan di rumah saudara terdekat atau ditempatkan di rumah petugas Satreskrim, petugas juga melakukan pemantauan sampai ke rumah korban meskipun proses penyelidikan dan penyidikan telah selesai, jika kasusnya adalah kasus KDRT maka pihak kepolisian meminta izin perlindungan korban ke Pengadilan Negeri. Kinerja Polres dalam melakukan perlindungan anak sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Saran dari penelitian ini yaitu Polres Brebes sebaiknya melengkapi fasilitas yang digunakan untuk pengamanan korban kekerasan seperti pengadaan rumah aman (rumah shelter) bagi korban agar perlindungan yang dilakukan dapat lebih optimal, Polres Brebes juga sebaiknya melakukan penjadwalan rutin dalam hal penyebarluasan dan sosialisasi Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada masyarakat, karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui pentingnya perlindungan terhadap anak.

Actions (login required)

View Item