Erma Setyawati, 3401406539 (2011) PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Preview

PDF (PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA SEMARANG) Download (348kB) | Preview

Abstract

Setyawati, Erma. 2010. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kota Semarang. Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dra. S. Sri Redjeki, M.Pd, Pembimbing II Drs. Tijan, M.Si. 89 hal. Kata kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Tugas dan Wewenang, Keamanan dan Ketertiban. Bertitik tolak pada Peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Semarang, maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran sebagai salah satu pelaksana Peraturan Daerah yang mempunyai tugas untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di daerah. Pelaksanaan dari penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang adalah penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), penertiban Pekerja Seks Komersial (PSK), penertiban demo, penertiban gelandangan dan pengemis, pengawalah pejabat wilayah, penertiban Pegawai Negri Sipil (PNS) yang membolos pada saat jam kerja, penertiban izin kegiatan dan penertiban izin mendirikan bangunan. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai peran mempunyai peran dalam menertibkan para warga masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di Kota Semarang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kota Semarang (2) bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Semarang, (3) hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Semarang dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mengambil lokasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Penindakan dan Penertiban. Pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi data. Sedangkan metode analisa data yang dipakai deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja selain menertibkan para pelanggar Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga berperan dalam penegakan Perturan Daerah, dengan aktif mengadakan kegiatan operasi ketentraman, ketertiban dan Peraturan Daerah di Kota Semarang. Selain itu personil Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan patroli atau operasi setiap hari pada waktu pagi dan sore. Tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati/Wali Kota atau Kepala Daerah dalam melakukan tugas Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah. Dan ada beberapa hambatan atau kendala yang datang dari dalam (intern) maupun dari luar (ektern). Dalam mewujudkan tugas dan fungsi pokoknya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang telah berupaya menyusun langkah atau kegiatan yang tertuang dalam program kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah, maka keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Semarang sangatlah penting dan strategis karena merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kota Semarang di bidang ketentraman dan ketertiban serta Penegakkan Peraturan Daerah. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja hanya bersifat melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna penanganan lebih lanjut. Hasil penelitian disarankan agar Satuan Polisi Pamong Praja Personil Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan: (1) dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih taat terhadap Peraturan Daerah (2) dapat menggunakan sarana dan prasarana yang ada secara optimal, agar penertiban dapat berjalan dengan baik dan optimal (3) peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara memberikan diklat khusus bagi calon personil Satuan Polisi Pamong Praja

Actions (login required)

View Item