SANDRA BIRAWAN, 3450405605 (2011) PERAN SATPOL PP DALAM MENEGAKKAN PERDA NO 09 TAHUN 2003 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PKL DI KAWASAN SIMPANG LIMA KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Preview

PDF (PERAN SATPOL PP DALAM MENEGAKKAN PERDA NO 09 TAHUN 2003 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PKL DI KAWASAN SIMPANG LIMA KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN ) Download (226kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Birawan, Sandra. 2010. Peran Satpol PP dalam Menegakkan Perda Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Skripsi, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negri Semarang. Drs. Sartono Sahlan MH, Dr. Nurul Akhmad S.H.M hum. Kata Kunci : Peran, SATPOL-PP Dalam Peraturan Daerah kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah,berisi juga tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuk Satuan Polisi pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah, susunan organisasi, formasi, kedudukan wewenang, hak, tugas dan kewajiban Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah di kabupaten Grobogan . Kemampuan dan kinerja satuan Polisi Pamong Praja sangatlah berpengaruh terhadap suksesnya pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga wewenangnya dapat dilaksanakan secara optimal, dengan kemampuan yang handal diharapkan satuan Polisi pamong Praja dapat melakukan tindakan penertiban terhadap tindakan masyarakat yang melanggar ataupun tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan daerah perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas guna terjadinya kesinambungan yang selaras dalam menjaga ketentraman dan ketertiban bersama, maka dari itu dengan segala keterbatasan kemampuan penulis memilih judul skripsi”Peran Satpol PP dalm menegakkan Perda nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang kaki Lima di Kawasan Simpang Lima Kecamatan Purwodadi” maka penulis dalam hal ini membatasi pembatasan masalah hanya pada kinerja,cara mengatasi dan hambatan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan daerah di Kecamatan Purwodadi. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis sosiologis yakni menekankan pada ilmu hukum dengan menelaah kaidah-kaidah dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian bersifat Deskriptif analisis yakni mengambarkan sesuatu tertentu dengan menganalisis data yang diperoleh kedalam bentuk laporan. Sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Data primer yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berupa wawancara secara bebas, dan data sekunder yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, peraturan perundangan, arsip-arsip dan teori hukum. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan data yang digunakan yaitu triangulasi.. triangulasi merupakan bentuk pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekkan atau sebagai pembanding dalam data itu. Metode analisis data menggunakan Analisis kualitatif yakni analisis data yang diuraikan secara induksi dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran Satuan Polisi Pampong Praja dalam penegakkan Peraturan daerah di kecamatan purwodadi kabupaten Grobogan sudah cukup baik, karena Polisi Pamong Praja sering melakukan operasi yang meliputi operasi dengan system Preventif maupun Represif atau dengan penyuluhan-penyuluhan tersebut, dan mengadakan patroli rutin terhadap pelanggaran peraturan daerah dan penjagaan ditempat rawan pelanggaran peraturan daerah. Disamping itu Polisi Pamong Praja juga solid dalam kelembagaan yang tersusun rapi setiap kegiatan dalam program kerja tahunan yang didukung dengan sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan dan kemampuan sesuai bidangnya serta kerjasama dengan instansi terkait seperti Polres, Dinas Perhubungan Serta instansi lain yang bersangkutan.

Actions (login required)

View Item