Y. Andy Surya Putra , 3450407023 (2011) Peranan Camat Dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemerintah Kabupaten di Kecamatan Gemolong ( Studi Otonomi Daerah Di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (Peranan Camat Dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemerintah Kabupaten di Kecamatan Gemolong ( Studi Otonomi Daerah Di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen)) - Published Version Download (3MB) | Preview

Abstract

Sejak di gulirkanya desentralisasi secara luas dan nyata melalui UU No.32 Tahun 2004 yang di sebut UU Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota lebih leluasa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Bupati / wali kota sebagai pimpinan daerah dalam menjalankan tugas secara efektif dan efisien perlu melimpahkan sebagian wewenangnya kepada camat sebagai kepala pemerintahan tingkat kecamatan. Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten / Kota menjalankan tugas pelimpahan dari Bupati / Walikota merupakan ujung tombak. Pelayanan masyarakat melaksanakan peranan yang cukup penting. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang dalam rangka otonomi daerah di Kecamatan Gemolong, peran camat dalam pekaksanaan sebagian kewenangan Kabupaten di Kecamatan Gemolong, dan hambatan atau kendala yang di hadapi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga memerlukan kajian pustaka dan observasi lapangan yakni terjun langsung ke kecamatan Gemolong untuk mendapatkan data tentang pelimpahan sebagian kewenangan yang di laksanakan di kecamatan Gemolong. Untuk melengkapi data yang di perlukan, penulis mengadakan wawancara baik kepada camat maupun menyebar angket kepada masyarakat yang penulis pilih secara acak. Pendekatan yang penulisan gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Setelah melakukan penelitian ternyata pelimpahan sebagian wewenang sngat perlu untuk efektifitas dan efisiensi serta pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Pelaksanan pelimpahan wewenang tidak hanya melingkupi organisasi intern pemerintahan kecamatan, tetapi juga berhubungan dengan luar lembaga pemerintahan kecamatan. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang itu ternyata ternyata menghadapi kendala yang cukup rumit baik pada pelimpahan yang relatif dapat berjalan maupun tidak dapat berjalan, dan adanya hambatan – hambatan khusus yaitu adanya perbedaan persepsi terhadap peraturan yang berlaku dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintahan Kabupaten Sragen tentang pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten di Kecamatan.

Actions (login required)

View Item