KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS (STUDI KASUS DI DESA WEDELAN KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA)


Ratih Widiyanti, 3401407084 (2011) KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS (STUDI KASUS DI DESA WEDELAN KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA). Under Graduates thesis, unnes.

[thumbnail of KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS (STUDI KASUS DI DESA WEDELAN KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA)]
Preview
PDF (KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS (STUDI KASUS DI DESA WEDELAN KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA)) - Published Version
Download (3MB) | Preview

Abstract

SARI Widiyanti, Ratih. 2011.“Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Demokratis (Studi Kasus Di Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara”. Skripsi. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Puji Lestari, S.Pd, M.Si. Pembimbing II: Martien Herna S, S.Sos, M.Si. 83 hlm. Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, Demokratis BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi BPD adalah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan realitas yang ada masyarakat Desa Wedelan tingkat pendidikannya masih tergolong rendah dan demokrasi di Desa Wedelan dapat berjalan dengan baik, hal tersebut dipengaruhi oleh kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Demokratis di Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan fungsi BPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang demokratis, (2) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis,(3) Upaya-Upaya apa saja yang selama ini telah dilakukan BPD untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD, (2) Untuk mengetahui Hambatan-Hambatan apakah yang dihadapi BPD, (3) Untuk mengetahui Upaya- Upaya apakah yang selama ini telah dilakukan untuk mengatasi hambatanhambatan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk mengetahui validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa BPD telah menjalankan kedua fungsinya dengan baik. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan fungsinya disebabkan oleh hambatan internal dan eksternal, telah disikapi secara positif oleh BPD. Saran yang dapat diberikan adalah (1) Perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Jepara dengan Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Hukum untuk memberikan pembekalan mengenai legal drafting kepada BPD,(2) Perlu alokasi dana yang lebih memadai bagi operasional kegiatan BPD,(3) Pemerintah perlu mempertimbangkan adanya imbalan, yaitu berupa tunjangan kepada BPD.

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords: Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, Demokratis
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Fakultas: UNSPECIFIED
Depositing User: Users 3259 not found.
Date Deposited: 14 Nov 2011 00:32
Last Modified: 25 Apr 2015 06:51
URI: http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/7763

Actions (login required)

View Item View Item