Edi Subagyo, 3450406563 (2011) PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN RETRIBUSI OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN – ALUN PEMALANG DAN URGENSINYA BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG (STUDI YURIDIS TERHADAP PASAL 6 HURUF A PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN RETRIBUSI OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN – ALUN PEMALANG DAN URGENSINYA BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG (STUDI YURIDIS TERHADAP PASAL 6 HURUF A PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG PEN) Download (6MB) | Preview

Abstract

Subagyo, Edi. 20011. Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Retribusi oleh Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Pemalang dan Urgensinya Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang ( Studi Yuridis Terhadap Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima ). Tri Sulistyono, S.H, M.Hum, Arif Hidayat, S.H, M.H Kata kunci : Perikan Retribusi sari Pedagang Kaki Lima di Alun – alun Kota Pemalang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang selanjutnya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang. Pedagang kaki lima merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Mereka hadir karena kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, sementara ada mereka tidak punya uang untuk beli kios untuk berjualan sehingga terpaksa harus berjualan di pinggir jalan. Begitu juga di Kabupaten Pemalang, sekarang ini ada sekirar 500 pedagang kaki lima di 14 Kecamatan, dengan berbagai macam dagangan yang disajikan, termasuk ada pedagang kaki lima yang ada di sekitar alun-alun Kota Pemalang. Mereka sekarang ini berjumlah 28 Pedagang dengan membentuk paguyuban bernama “Agung Mandiri” Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini antara lain pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang pengaturan pedagang kaki lima khususnya pasal 6 huruf a bagi pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang, kendala dan upaya penyelesaian yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalangdalam pelaksanaan pasal 6 huruf a Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang pengaturan pedagang kaki lima khususunya bagi pedagang kaki lima di alun-alun Pemalang dan urgensi dari pasal 6 Perda Nomor 28 Tahun 2002. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002, terutama pasal 6 yang berisi kewajiban bagi pedagang kaki lima terutama dalam membayar retribusi daerah dan mendeskripsikan kemanfaatan retribusi daerah yang diberikan oleh pedagang kaki lima kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang. Metode Penelitian menggunakan metode kualitatif yang meliputi lokasi penelitian pedagang kaki lima di alun-alun Kota Pemalang dengan responden antara lain Satpol PP, DPU sub unit DKP, DPPKAD dan Pemkab bagian hukum. Penelitian berlangsung selama 3 bulan dan penyusunan penelitian selama satu bulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pedagang kaki lima di alun-alun Kota Pemalang melaksanakan dengan konsekuen segala peraturan termasuk Perda Nomor 28 Tahun 2002 yang mengatur pedagang kaki lima. Berdagang di alun-alun Kota Pemalang ditarik retribusi daerah dengan nama retribusi kebersihan yang ditarik oleh Dinas Pekerjaan Umum sub unit Dinas Kebersihan dan Pertamanan setiap bulan dua kali penarikn dengan setiap penarikan Rp. 1000,- Pedagang kaki lima untuk bisa berjualan mereka harus punya ijin yang dikeluarkan oleh kantor Satpol PP dengan membuat leges, biaya administrasi Rp. 5.000,- berlaku satu tahun untuk selanjutnya bisa diperbarui lagi. Retribusi daerah yang dipungut oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan selanjutnya diserahkan ke kantor DPPKAD sebagai PADS Kabupaten Pemalang. Pemerintah Kabupaten Pemalang mempunyai kendala dalam menghadapi PKL ( Pedagang Kaki Lima ) di alun-alun Kabupaten Pemalang, kendala yang dihadapi antara lain : Pedagang kaki lima tidak menyadari betul tentang pembatasan lahan untuk berjualan, semakin bertambahnya pedagang kaki lima setiap bulannya, kadang-kadang ada pedagang kaki lima yang berjualan di jalur cepat sehingga mengganggu pejalan yang lain. Urgensi Peraturan Daerah nomor 28 tahun 2002 tentang pengaturan pedagang kaki lima antara lain Pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Pemalang yang telah memiliki izin dilarang untuk mengubah, memperluas, memindah, meninggalkan peralatan / barang dagangan di tempat jualan, membakar sampah dan kotoran lain di sembarang tempat tanpa izin terlebih dahulu, pedagang kaki lima di alun-alun pemalang ikut menjaga kebersihan, keindahan alunalun serta ikut menertibkan suasana kota menjadi indah. Bahwa dengan semakin berkembangnya Pedagang Kaki Lima dalam segala bentuk dan jenis usahanya dengan menenpati tempat – tempat umum yang telah mempunyai fungsi sendiri, maka perlu adanya pengaturan terhadap Pedagang Kaki Lima. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Pengaturan Pedagang Kaki Lima, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima.

Actions (login required)

View Item