Musyarofah , 3401407042 (2011) MEDIASI DALAM SENGKETA PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (MEDIASI DALAM SENGKETA PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI) - Published Version Download (116kB) | Preview

Abstract

Musyarofah. 2011. Mediasi dalam sengketa pertanahan di kantor pertanahan Kabupaten Pati. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1 : Drs. Ngabiyanto, M.Si pembimbing 2: Dra. S. Sri Redjeki, M.Pd. Kata kunci : Lembaga Mediasi, Sengketa Tanah. Sengketa pertanahan dikantor pertanahan Kabupaten Pati akhir-akhir ini meningkat dengan signifikan. Untuk itu selama 5 tahun kedepan BPN Kabupaten Pati melakukan terobosan dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga mediasi, dan sengketa yang biasa diselesaikan dengan mediasi ini seperti sengketa hak waris, sengketa pembatsan tanah, sengketa hak atas tanah, kepemilikan dan penguasaan atas tanah. Lembaga Mediasi di bidang pertanahan sekarang ini masih kurang dipahami oleh masyarkat, untuk itu harus sering dilakukan oleh aparat badan pertanahan nasional, namun didalam pembicaraannya kurang dipopulerkan. Hal ini disebabkan adanya pemahaman yang sempit mengenai penyelesaian sengketa itu sendiri, adanya kekurang kepercayaan pada efektifitas pelaksanaan putusan mediasi dan kekhawatiran akan menimbulkan kerancuan dan pemanfaatan lembaga arbitrase yang telah ada. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana jenis perkara/sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui mediasi di kantor pertanahan Kabupaten Pati, (2) apa latar belakang masyarakat memilih proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di kantor pertanahan Kabupaten Pati,(3) bagaimana proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di kantor pertanahan Kabupaten Pati,(4) bagaimana hambatan atas penyelesaian sengketa atas tanah tersebut di kantor pertanahan Kabupaten Pati. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui sengketa hukum atas yang menyebabkan konflik,(2) untuk mengetahui mengapa masyarakat sering memilih proses mediasi dalam penyelesain sengketa,(3) untuk mengetahui langkah-langkah dan proses penyelesaian sengketa pertanahan yang diselesaikan dengan mediasi,(4) mengetahui hambatan-hambatan yang ditemukan selama proses penyelesaian sengketa serta hasil akhir atas sengketa tanah. Metode dalam penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan berbagai data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode trianggulasi dengan tahap-tahap mengumpulkan data, reduksi data, analisis dan penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian dari BPN Kabupaten Pati ini menunjukkan bahwa lembaga mediasi yang diadakan di BPN Kabupaten Pati sejajar dengan mediasi yang diadakan oleh independen. Jenis-jenis sengketa ynag diselesaikan dengan mediasi yaitu sertifikat palsu, alas hak palsu, serobotan tanah,sengketa waris,jual berulang,sertifikat ganda,salah ukur, salah letak,tumpang tindih,pelaksanaan putusan.latar belakang masyarakat memilih mediasi adalah dalam pelaksanaanya biayanya lebih ringan, prosesnya lebih cepat dan dalam putusan semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Dengan tahap proses mediasi pra mediasi, memilih strategi mediasi, mengumpulkan dan menganalisis latar belakang masalah, dan menyusun rencana mediasi. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa di BPN Kabupaten Pati jenis-jenis sengketa yang diselesaikan dengan mediasi sertifikat palsu,alas hak palsu,serobotan tanah,sengketa waris,jual berulang,sertifikat ganda,salah ukur,salah letak,tumpang tindih. Dengan proses pelaksanaan mediasi pra mediasi,memilih strategi mediasi,mengumpulkan dan menganalisis latar belakang masalah dan menyusunan rencana mediasi. Sebagai saran yang dapat disampaikan yaitu 1) badan pertanahan nasional Kabupaten Pati sebagai pelaksana proses mediasi harus lebih memperkenalkan adanya proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dilingkungan masyarakat,2) seksi sengketa konflik dan perkara di BPN Kabupaten Pati sebagai mediator harus lebih meningkatkan kinerjanya sebagai mediator, dan harus berperan dengan baik dan tidak memihak salah satu pihak,3) bagi masyarakat setidaknya sadar dengan tanah-tanah yang ada disekitarnya. Kalau memang tidak haknya janganlah ditempati atau diserobot dan penyelesaiannya menggunakan mediasi.

Actions (login required)

View Item