Fauzanul Fikri Jafni , 3450407100 (2011) Kebijakan Penataan Lingkungan di Kota Semarang dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (Kebijakan Penataan Lingkungan di Kota Semarang dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara) - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang memiliki 33 provinsi dengan jumlah penduduk banyak, sehingga menimbulkan permasalahan terkait kesejahteraan warganya. Maka diperlukan kebijakan pemerintah dalam penataan lingkungan agar permasalahan tersebut teratasi. Semarang adalah salah satu ibukota Propinsi Jawa Tengah di Indonesia merupakan pusat segala aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Kota Semarang telah melakukan berbagai pembangunan di segala sektor, sehingga mendorong para urban untuk mengadu nasib di Kota Semarang. Akibatnya timbul berbagai pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukanlah kebijakan pemerintah dalam penataan lingkungan akan tetapi kebijakan pemerintah belum dapat mengatasi berbagai permasalahan lingkungan yang ada maka perlu adanya pengkajian ulang kebijakan tersebut. Permasalahan yang dikaji di dalam skripsi ini adalah : (1) Apa sajakah bentuk-bentuk kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penataan lingkungan?; (2) Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penataan lingkungan?: (3) Bagaimanakah mekanisme pengawasan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penataan lingkungan? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang spesifikasinya deskriptif-analitis. Fokus penelitian menekankan pada kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penataan lingkungan dengan lokasi penelitian berada di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pemerintah dilatarbelakangi oleh pertumbuhan penduduk, penyebaran penduduk yang tidak merata dan perkembangan arus informasi dan teknologi serta pertumbuhan kawasan industri. Bentuk kebijakan diwujudkan dalam bentuk perda dan perwal. Badan Lingkungan Hidup merupakan aktor utama dalam pelaksanaan dan pengawasan lingkungan. Dilihat perspektif hukum administrasi negara bahwa pelaksanaan kebijakan penataan lingkungan ini memuat 5 aspek yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan ini menekankan pada kebijakan penataan tata ruang kota. Untuk aspek pengawasan yang dilakukan adalah pencegahan, sedangkan aspek penegakan hukum cenderung pada administrasinya yaitu perizinan dan pelaksanaan hukumnya bila melakukan pelanggaran. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bentuk kebijakan berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwal) mengarah kepada penataan lingkungan di Kota Semarang didasarkan pada kaidah perencanaan (planning law) yang sebagian besar mengenai rencana tata ruang yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil penelitian ini menyarankan di dalam proses pembuatan kebijakan penataan lingkungan di Kota Semarang perlulah melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga materi muatan yang terkandung di dalam kebijakan dapat mengarah kepada kesejahteraan umum. Sosialisasi yang terus-menerus, berkelanjutan dan bersinabungan mendorong masyarakat berkontribusi dan berpartisipasi untuk melaksanakan kebijakan penataan lingkungan. Oleh karena itu, perlulah penambahan personil pengawas dan pengangkatan personil agar memiliki izin resmi dari walikota Semarang untuk mengawasi seluruh perusahaan di Kota Semarang untuk meminimalisirkan dampak pencemaran lingkungan akibat industri.

Actions (login required)

View Item