Ari Wibowo , 3450407070 (2011) Hak Asasi Manusia (HAM) Terpidana dalam Sistem Peradilan Pidana : Kajian terhadap Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (Hak Asasi Manusia (HAM) Terpidana dalam Sistem Peradilan Pidana : Kajian terhadap Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia.) - Submitted Version Download (545kB) | Preview

Abstract

Latar belakang penelitian ini berdasarkan pada isu pelaksanaan pidana mati khususnya terkait dengan tenggang waktu yang terlalu lama bagi terpidana mati dalam menunggu eksekusi mati, yang senantiasa hangat dibicarakan di tengah-tengah masyarakat, instansi penegak hukum maupun kalangan akademisi. Kajian ini berupaya mengungkap pelaksanaan pidana mati di Indonesia, tenggang waktu yang terlalu lama merupakan pelanggaran HAM, serta berupaya menjawab apakah tenggang waktu yang terlalu lama merupakan sanksi ganda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengidentifikasi realitas pelaksanaan pidana mati di Indonesia, tenggang waktu yang terlalu lama merupakan pelanggaran HAM, serta mengidentifikasi dan menganalisa tenggang waktu yang terlalu lama merupakan sanksi ganda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan utama dalam skripsi ini. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan di LP Klas 1 Batu Nusakambangan serta mempelajari dokumen-dokumen tertulis baik literatur maupun peraturan perundang-undangan. Tahap analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan pelaksanaan pidana mati di Indonesia tidak segera dilaksanakan, serta masih terdapat narapidana yang sampai puluhan tahun mendekam di penjara menunggu eksekusi mati yang disebabkan oleh beberapa faktor yang dianggap dominan. Tenggang waktu yang terlalu lama dapat menimbulkan ancaman baik fisik maupun psikis bagi terpidana mati yang nyata-nyata merupakan pelanggaran HAM, serta tenggang waktu yang terlalu lama merupakan sanksi ganda bagi terpidana mati dimana selain akan dieksekusi mati, terpidana juga harus menjalani pidana penjara yang tidak dibatasi tenggang waktunya. Jawaban dari hasil analisis menunjukan ketidaksesuaian antara das sein dan das sollen dalam pelaksanaan pidana mati, hal ini membuat penulis berpikir dan ingin mengusulkan terutama kepada pemerintah untuk segera menata ulang regulasi mengenai ketentuan grasi maupun PK, sosialisasi pidana mati serta alokasi penganggaran dana eksekusi juga harus diperhatikan.

Actions (login required)

View Item